 |
| Yoes Rizal Selian |
Oleh:Yoes Rizal Selian
Seputar Pengunduran Diri Dirjen Kominfo(Langka Terjadi)
Belum lama ini dengan adanya gonjang ganjing Pusat Data Nasional(PDN) yang diretas suatu kelompok “Heacker” dari Luar Negeri maka akibatnya ada pihak yang sampai meminta agar Menteri Kominfo mengundurkan diri dari Jabatanya karena PDN berada dibawah Kementerian Kominfo.
Kemudian karena merasa bertanggung jawab atas bobolnya PDN maka Pejabat yang membawahi bidang tugas yaitu Dirjen Informasi dan Komunikasi, Kementerian Kominfo Semuel Pangerapan mengundurkan diri dari jabatanya dengan secara terbuka dan disiarkan Media Sosial.
Pengunduran diri pejabat tinggi(Dirjen) cukup mengejutkan dan unik karena selama ini belum pernah terjadi dan sebagai contoh beberapa waktu yang lalu sebanyak 40 orang lebih Narapidana ( Tahanan) mati “Terpanggang” api di Lembaga Permasyarakatan, Tangerang karena terjadi kerusuhan antara para Napi ( Tahanan).
Namun Pejabat yang bertanggung jawab dalam keamanan Narapidana (Dirjen) tidak mengundurkan diri dari jabatanya bahkan Menteri Perundang-undangan, Hukum dan HAM Prof.Yassonna Laoli (Kader PDI. P) dengan enteng mengatakan bahwa matinya para Napi (Tahanan) karena LP sudah “ Oper Kapasitas” (Terlalu banyak).
Demikian juga pada saat terjadi penyelewengan “Bantuan Beras” untuk masyarakat miskin di Kementerian Sosial yang melibatkan Pejabat teras Kementerian Sosial Kuncoro tapi Pejabat atasannya (Dirjen) yang bertanggung jawab melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap bawahannya Kuncoro tidak mengundurkan diri dari jabatan.
Sangat miris Bantuan Beras kemanusiaan untuk makan orang miskin (Wong Cilik) pun di Korupsi yang bertenangan dengan Sila ke-2 Pancasila(Dasar Negara) yang berbunyi : “Kemanusiaan yang Adil dan Beradap” dan juga bertentangan dengan Sila ke-5 yang berbunyi :”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Dan ironisnya Menteri Sosial Risma Maharini adalah mantan Walikota Surabaya dan Tokoh serta salah satu Kader terbaik dari PDI.P
Tanggapan Ketua DPR.RI (“Senjata Makan Tuan Sendiri”).
Selanjutnya dalam kasus mundurnya dari Jabatan Dirjen di Kementerian Kominfo setelah timbulnya akii tuntutan agar juga Mentri Kominfo Setiadi mundur akibat bobolnya Pusat Data Nasional ( PDN) maka pada saat diminta tanggapannya di Media Sosial Ketua DPR.RI Poan Maharani menggatakan agar Presiden melakukan evaluasi trerhadap jabatan Menteri Kominfo karena dianggap telah lalai dalam melaksanakan Jabatannya .
Kemudian Presiden Jokowi didalam jawabannya di Media Sosial mengatakan telah melakukan evaluasi terhadap bobolnya PDN dan kejadian dikatakan sudah juga biasa terjadi di Luar Negeri dan memang sebagai contoh juga Pusat Data di Kementeriaan Pertahanan, Amerika Serikat yang demikian sensitif dan canggih pernah bobol diretas.
Dan permintaan dari Ketua DPR.RI agar Presiden Jokowi mengevaluasi Jabatan Menteri Kominfo Setiadi maka rasanya kurang tepat dan kontra produktif karena baru saja terjadi skandal besar ditubuh DPR.RI yang menghebohkan yaitu 80 orang lebih Anggota DPR.RI diumumkan PPATK terlibat dalam praktek “Judi Online ‘’ yang saat ini sedang gencar-gencarnya di ususl dan diberantas Pemerintah.
Kasus terjadinya para Anggota DPR.RI melakukan pelanggaran Hukum (Keriminal) sampai berjumlah 80 orang lebih adalah pertama kali terjadi di Indonesia dan sebagai pimpinan DPR.RI (Ketua) Puan Maharani (Kader dan Tokoh PDI.P).
Dan Ketua DPR.RI berarti telah gagal memimpin DPR.RI karena tidak berhasil memimpin Anggota DPR.RI yang mwerupakan bawahanya dengan melakukan” Pembinaan dan Pengawasan dan juga yang agak aneh (Rancu) dalam tangapannya Puan Maharani meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap jabatan Menteri Kominfo .
Pada saat terjadi bobolnya Pusat Data Kementerian Pertahanan, America Serikat maka Ketua DPR Amerika Serikat yang juga wanita Nancy Pelosi maka tidak ada meminta agar Presiden America serikat Barack Obama melakukan evaluasi terhadap jabatan Menteri Pertahanan atau Menteri Kominfo Amerika Serikat.
Hal ini Karena Nancy Pelosi menganggap bukan Kapasitasnya sebagai Ketua DPR memberi usulan (Tanggapan) dan lebih tepat pimpinan Komisi DPR yang membidangi Tugas dan Wewenang untuk memberikan tanggapan (Pendapat) dan ternyata pimpinan Komisi DPR tidak ada mengusulkan agar jabatan Menteri Pertshanan atau Menteri Kominfo Amerika Serikat agar jabatanya dievaluasi dan hanya menyarankan agar kedua instansi dapat lebih solid didalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya sehingga tidak sampai bobol lagi instansi oleh “kejahatan-kejahatan” didunia maya .
Selanjutnya salah seorang pimpinan pusat PDI.P Said Abdullah juga mengeluarkan tanggapan di Media Sosial yang menyamakan status Wakil Gubernur jawa timur Abdullah Dardak setingkat Menteri yang terasa aneh dan menyesatkan karena meskipun Abdullah Dardak(Kader PDI.P) berhasil pada saat menjadi Bupati ( Banyuwangi) tetapi tidak bisa Dia disejajarkan setingkat Menteri karena kini masih Wakil Gubernur bahkan belum berstatus sebagai Gubernur tapi Gubernur Jawa Timur Khopipah Parawansa bisa disejajarkan dan prestasinya setingkat Menteri karena pernah menjadi Menteri di Jakarta.
Oleh karena itu para Kader dan Tokoh PDI.P hendaknya tidak mengeluarkan pandangan-pandangan (Tanggapan)yang Keliru, Bias dan Menyesatkan karena bisa menurunkan bobot Kualitas dan Wawasan dari para Kader/Tokoh dimata masyarakat .
Lakukan Penilaian/Kritik Dengan “ Standard Ganda “.
Sangat disayangkan didalam melakukan Penilaian (Kritik) maka juga Ketua DPR.RI Puan Maharani tidak adil atau melakukan secara “Standard Ganda” karena terhadap kasus yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Tahanan) Tangerang dengan terpanggangnya 40 orang lebih Napi tewas pertama demikian besar jumlahnya di Indonesia ( Korban) tapi Ketua DPR.RI Puan Maharani tidak meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap jabatan Menteri Perundang-undangan, Hukum dan HAM Yassonna Laoli .
Demikian juga pada saat terjadi kasus Korupsi program Bantuan Beras kepada “Orang Miskin” yang menghebohkan di Kementerian Sosial maka Ketua DPR.RI juga tidak memberi tanggapan karena Menteri Sosial Risma Maharini berasal dari Kader PDI.P dan berbeda dengan Menteri Kominfo Setiadi berasal dari Relawan mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.(Penulis adalah Pemerati Tingkah Laku Tokoh Bangsa dan Jurnalis Keliling Indonesia serta tinggal di Aceh/Medan).
Posting Komentar