 |
| Foto Ilustrasi: Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri . |
Oleh :Yoes Rizal Selian
Para Kader PDI.P Membelot Dukung Prabowo. Partai (PDI.P) yang berlambang banteng ganas dan kuat serta moncong merah kini sudah lemah dan tinggal nama karena satu persatu kader topnya tidak lagi loyal (Patuh) terhadap Partai dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dengan memberikan dukungan kepada Calon Presiden Prabowo dari Partai Gerindra dan bukan dukungan kepada Calon Presiden Ganjar Pranowo yakni calon dari PDI.P.
Demikian juga kader PDI.P paling tinggi di pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah bukan rahasia mendukung Calon Presiden Prabowo pada Pemilu 2024 dan bukan mendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo.
Tanda tanda dukungan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo sudah mulai tampak secara samar-samar sejak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet dan dukungan semakin jelas menjelang Pemilu 2024.
Partai Golkar kemudian mencalonkan Gibran Rakabuming (Putra Sulung Presiden Jokowi) menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 dari koalisi “Indonesia Maju” yang terdiri 8 Partai yang sebelumnya telah sepakat mendukung Gibran menjadi Calon Wakil Presiden.
Partai Golkar yang meraih suara nomor 2 terbesar pada Pemilu 2019 lalu menganggap layak Gibran diajukan menjadi Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Calon Presiden Prabowo karena dari 6 orang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maka Walikota Solo adalah satu-satunya dari Generasi Muda untuk memenuhi proses regenerasi Kepemimpinan Bangsa dan Pemerintahan di Indonesia.
Dan jauh sebelum koalisi Calon Presiden/Wakil Presiden “Indonesia Maju” mendukung Gibran menjadi Calon Wakil Presiden maka Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah mengatakan bahwa tantangan Indonesia dimasa depan setelah tidak lagi menjadi Presiden akan semakin Berat dan Komplek sehingga untuk mengatasinya diperlukan Pimpinan (Presiden) yang Kuat dan Berjiwa Patriot serta hal ini juga selaras dengan pandangan dari Pemerhati Hukum dan Politik terkenal dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Prof. Refli Harun didalam berbagai diskusi ilmiah bahwa saat ini untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia yang demikian Komplek maka diperlukan Pemimpin (Presiden) yang bertipe : “Strong Man”.
Petinggi PDI.P Bersedih dan Berduka
Dengan adanya dukungan tertutup dari Presiden Joko Widodo yang merupakan Kader dan tokoh PDI.P kepada Calon Presiden Prabowo pada Pemilu 2024 telah menggemparkan Indonesia karena seharusnya Presiden Jokowi berkomitmen mendukung Calon Presiden yang berasal dari PDI.P Ganjar Pranowo.
Kondisi ini membuat para petinggi PDI.P menjadi sedih dan kecewa sehingga tindakan Presiden Joko Widodo dianggap kurang tepat dan melanggar Komitmen Partai.
Namun kekecewaan tidak dilakukan secara frontal menyudutkan Presiden Joko Widodo tapi kekecewaan dilakukan dengan cara persuasif dengan mengatakan : “Kami Telah Ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo”.
Dan tindakan terhadap Presiden Jokowi secara Organisatoris dari DPP.PDI.P yang Ketua Umumnya Megawati juga belum ada seperti Sanksi (Hukuman) dari Partai dan hal ini berbeda dengan para Kader dan Tokoh PDI.P lainnya yang dianggap telah melakukan terhadap Keputusan Partai dengan mendukung Calon Presiden Prabowo dan bukan Calon Presiden yang didukung PDI.P Ganjar Pranowo.
Sebagai contoh Kader dan Tokoh PDI.P Budiman Sujatmiko langsung dipecat dari PDI.P karena mendukung Calon Presiden Prabowo dan Sanksi (Hukuman) pemecatan langsung diumumkan secara terbuka melalui Media Sosial (TV. Nasional) oleh Sekretaris Umum PDI.P Hasto Kristianto.
Dan setelah dipecat dari Anggota PDI.P maka Budiman Sujatmiko yang merupakan Tokoh Gerakan Mahasiswa pada Tahun 1998 yang berhasil mengakhiri masa Pemerintahan zaman “Orde Baru” lalu membentuk relawan dukungan terhadap Calon Presiden Prabowo di Jawa Tengah yang disebut Relawan “Prabu” (Prabowo Budiman).
Demikian juga Tokoh PDI.P lainnya Effendi Simbolon yang juga mendukung Prabowo menjadi Presiden pada Pemilu 2024 dan dukungan kepada Calon Presiden Prabowo dibarengi dengan penyerahan “Kain Ulos” tradisi adat kebesaran Suku Batak kepada Calon Presiden Prabowo.
Penyerahan “Kain Ulos” dilakukan Effendi Simbolon bersama Istrinya di Jakarta dan Effendi Simbolon adalah salah seorang tokoh Suku Batak di Jakarta dan tercatat sebagai salah satu Tokoh dan mengurus inti DPP. PDI.P, beberapa kali Anggota DPR RI dan pernah menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara tapi terhadap Effendi Simbolon yang telah melanggar komitmen Partai juga tidak ada tindakan Sanksi dari DPP. PDI.P
Namun anak sulung dari Presiden Jokowi yang Walikota Solo Gibran Rakabuming tampaknya bernasib naas sama seperti Budiman Sujatmiko yaitu dipecat dari Anggota PDI.P karena Gibran diminta agar mengembalikan Kartu Anggota PDI.P nya (KTA) dan Gibran juga telah dicalonkan menjadi Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Calon Presiden Prabowo melalui Koalisi “Indonesia Maju”.
Dan berbeda halnya dengan anak kedua dari Presiden Jokowi (Kaesang Pangarep) yang juga diperkirakan adalah Anggota PDI.P dan meskipun telah hengkang kemudian terpilih menjadi Ketua PSI (Parta Solidaritas Indonesia) tetapi petinggi PDI.P tidak ada yang berkomentar miring dan meminta Kaesang agar mengembalikan Kartu Anggota PDI.P nya (KTA).
Sekretaris umum PDI.P Hasrat Kristianto mengatakan melalui Media Sosial (TV) Gibran diminta untuk mengembalikan kartu Anggota PDI.Pnya KTA (Kartu) karena Gibran sekarang telah berwarna “Kuning” (Golkar) dan Gibran juga tampaknya tidak keberatan mengembalikan KTA-nya ke PDI.P
Tahun Politik 2023 Penuh Kontroversi dan Drama
Pada “Tahun Politik” 2023 menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada awal Tahun 2024 (Februari) maka telah terjadi berbagai Kontroversi mengejutkan yang dilakukan para Pemimpin Tokoh Bangsa.
Pertama kejutan terjadi dengan hengkangnya secara tiba-tiba Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dari koalisi Calon Presiden Prabowo Subianto dan bergabung menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Anies Baswedan pada Koalisi ““Perubahan dan Persatuan””yang didukung 3 Partai,Partai Nasdem,PKS dan Partai PKB, sedangkan Partai Demokrat sudah hengkang dari koalisi Perubahan dan Kesatuan dan kemudian bergabung dengan koalisi “Indonesia Maju”dibawah pimpinan Prabowo terdiri Partai Gerindra,PartaiAmanah Nasional (PAN),Partai Golkar,Partai Demokrat, PBB, PSI,dan lainnya.
Muhaimin Iskandar keluar dari koalisi dengan Prabowo karena tidak sabar lagi sudah 6 bulan dicalonkan menjadi Calon Wakil Presiden tapi tidak kunjung dideklarasikan.
Dan di koalisi “Perubahan dan Persatuan” terjadi krisis pada saat itu yaitu siapa figur yang akan menjadi Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Calon Presiden Anies Baswedan dan dalam waktu hitungan detik Muhaimin Iskandar menerima tawaran dari Anies Baswedan dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk menjadi Calon Wakil Presiden.
Tapi tawaran kepada Muhaimin Iskandar tidak dirembukkan sebelumnya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sehingga Parta Demokrat merasa dizhalimi dan dikhianati sehingga kemudian Partai Demokrat hengkang dari kualisi “Perubahan dan Persatuan” serta kemudian bergabung dengan kualisi “Indonesia Maju”.
Kemudian koalisi “Indonesia Maju” menggodok Calon Wakil Presiden baru yang akan diusung untuk mendampingi Calon Presiden Prabowo dan muncul 4 figur Calon Wakil Presiden yaitu Airlangga Hartato, Erick Thohir, Yusril Ihsa Mahendra dan Gibran Rakabuming serta kemudian Calon Wakil Presiden mengerucut menjadi satu nama Calon Wakil Presiden dari koalisi “Indonesia Maju” Gibran Rakabuming.
Demikian juga halnya dengan dari kualisi dipimpin Ketua Umum PDI.P Megawati terdiri PDI.P, PPP, Partai Hanura, dan Perindo telah mencalonkan Ganjar Pranowo dari PDI.P menjadi Calon Presiden sedangkan Calon Wakil Presiden masing-masing Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, Andika Perkasa dan Erick Thohir tapi Keputusan terakhir yang menjadi Calon Wakil Presiden Mahfud MD yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar Calon Wakil Presiden semula digadang-gadang.
Sebenarnya didalam proses Penetapan dalam Calon Presiden di “TahunPolitik 2023” ini tidak ada Kontroversi dan kegaduhan Politik di Indonesia meskipun Calon Presiden dari koalisi “Perubahan dan Kesatuan” Anies Baswedan bukanlah berasal dari Partai “Koalisi” yang terdiri Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS tapi ketiga Partai koalisi sepakat mengajukan Anies Baswedan menjadi Calon Presiden.
Namun Konflik dan Prahara Politik terjadi pada saat Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Presiden sehingga Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata) yang sakit hati tidak dicalonkan lagi menjadi Calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra lalu hengkang dari Partai Gerindra dan masuk ke PPP karena sangat berambisi bisa menjadi Calon Wakil Presiden dari Partai Koalisi pimpinan Megawati.
Dan sebenarnya Sandiaga Uno tidak mungkin dicalonkan lagi dari Partai Gerindra karena Calon Presiden Prabowo berasal dari Partai Gerindra dan juga Sandiaga Uno berasal dari Partai Gerindra karena para Calon kandidat Presiden memerlukan berkoalisi dengan Partai lain untuk memperkuat posisi dukungan dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah tidak terpilih menjadi kandidat Calon Wakil Presiden maka Sandiaga Uno terus berkoalisi dengan pimpinan Megawati tapi Erick Thohir (Menteri BUMN) dan Kader NU meskipun tidak masuk dalam kandidat Calon Wakil Presiden yang diusung koalisi pimpinan Megawati dan koalisi “Indonesia Maju” mengatakan akan mendukung Calon Presiden Prabowo pada Pemilu 2024.
Demikianlah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kali ini penuh dengan Kontroversi dan Drama seperti dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa proses Pemilu Tahun 2024 seperti Drama “Sinetron” saja.(Penulis Pemerhati Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan tinggal di Aceh/Medan).
Posting Komentar