 |
| Meryl Rouli Saragih Politisi PDIP Peduli Terhadap Masyarakat Bagi Beras. |
Medan, S24 - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Meryl Rouli Saragih peduli terhadap kebutuhan masyarakat, politisi PDIP ini membagikan 1.000 paket beras (berisi 5 Kg/paket) ke masyarakat yang membutuhkan di Kota Medan.
Pembagian beras ini dilakukan guna mengatasi keluhan masyarakat akibat semakin mahalnya harga beras, menyusul adanya ancaman kekeringan ekstrim menjelang tahun 2024.
"Tingginya harga beras berdampak besar bagi masyarakat. Padahal beras merupakan salah satu bahan pokok utama kebutuhan masyarakat. Saya menyisihkan gaji dan tunjangan saya untuk membantu masyarakat saat ini," ungkap Meryl Rouli Saragih kepada wartawan, Kamis (14/9/2023) di DPRD Sumut seusai membagikan beras kepada masyarakat.
Menurut data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) per 14 September 2023, tambah Meryl, harga beras kualitas bawah I Rp11.650/Kg, beras kualitas bawah II kisaran Rp12.300/Kg, beras kualitas medium I dan II Rp13.200/Kg hingga Rp13.450/Kg serta beras kualitas super I dan II dikisaran Rp14.000/Kg dan Rp14.400/Kg.
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, tingginya harga beras semakin membuat masyarakat kesulitan, sehingga terketuk hatinya untuk membagikannya ke masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Selayang dan akan menyusul di Kecamatan lainnya.
Diakui Ketua Bapemperda DPRD Sumut ini, pemerintah memang sudah mengatasi kelonjakan harga beras ini dengan meluncurkan Bantuan Sosial (Bansos) beras ke masyarakat melalui Perum Bulog pada awal pekan ini.
"Dari data yang kita peroleh dari Perum Bulog telah menyalurkan Bansos beras tahap pertama pada tahun 2023 kepada 926.507 keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 9.260 ton per bulan selama tiga bulan yakni September, Oktober dan November 2023," tuturnya.
Selanjutnya, pada tahap kedua pemerintah, akan meluncurkan kepada 21,35 juta KPM, masing-masing KPM mendapatkan 10 kg beras per bulannya. Bansos beras itu bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah," ujar Meryl.
Meski ada upaya pemerintah, dalam mengendalikan dan menekan harga beras dengan mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif, Meryl berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumut dapat mengintervensi dan mencari solusi untuk menekan harga beras tersebut.
"Kita berharap dengan kondisi ini ada intervensi dari Pemprov Sumut untuk menekan dan mencari solusi mengatasi harga beras yang terus melonjak. Kiranya kenaikan harga beras ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga-harga bahan pokok dan komoditi lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang warga yang menerima bantuan beras tersebut mengaku bersyukur mendapat bantuan beras dan merasa sangat terbantu, karena harga beras ini sangat berpengaruh dengan penghasilan mereka yang pas-pasan, ujarnya penuh haru. (S24-Fendi Sinabutar).
Posting Komentar