Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto. (Foto: Matra/Ist).
(Matra, Jambi) – DPRD Provinsi Jambi mengajukan sekitar 1.546 usulan dan pokok pikiran mengenai perbaikan pembangunan Provinsi Jambi di berbagai bidang tahun 2023. Ribuan usulan tersebut merupakan aspirasi warga masyarakat Jambi yang diterima kalangan anggota DPRD Provinsi Jambi dari hasil reses (kunjungan kerja) ke daerah pemilihan masing-masing.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tahun 2023 di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Selasa (5/4/2022).
Menurut Edi Purwanto, usulan yang disampaikan pihak dewan ke pemerintah tersbeut merupakan bentuk respon DPRD Provinsi Jambi yang telah mendengar langsung keinginan atau aspirasi warga masyarakat Jambi di daerah-daerah kota dan kabupaten.
"Sekitar 1.546 pokok pikiran dan usulan tersebut muncul dari hasil-hasil reses, hal-hal dasar di masyarakat yang disampaikan kepada kami. Kami merespon aspirasi masyarakat tersebut dan sudah kami sampaikan kepada pihak eksekutif. Usulan tersebut sudah masuk ke dalam dokumen input (masukan) di sistem informasi pemerintahan daerah,"ujarnya.
Dikatakan, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan yang diajukan pihak dewan pada Musrenbang tersebut, pemerintah daerah sudah bisa melaksanakannya. Sekarang tinggal bagaimana menyesuaikan usulan tersebut dengan anggaran yang ada.
“Kami berharap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi bisa merespon usulan-usulan ini dengan baik. Usulan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang ditampung teman-teman dewan kerika melakukan reses. Kini tinggal bagaimana kita melihat anggaran yang ada untuk disesuaikan,"ujarnya.
Edi Purwanto mengingatkan, Pemerintah Provinsi Jambi tidak melupakan tujuh indikator kesejahteraan sosial dalam Musrenbang tahun 2023. Selain itu standar minimun pelayanan kepada masyarakat juga harus bisa diterjemahkan dengan baik. Kemudian program pembangunan di Jambi tidak hanya berbasis pada pembangunan fisik atau proyek.
"Standar minimum pelayanan pembangunan harus bisa diejawatahkan. Jadi kita bekerja dengan acuan standar ini, bukan hanya menggunakan APBD berbasis proyek, tapi APBD berbasi pemberdayaan itu juga penting,"tegasnya.
Dikatakan, program-program pembangunan Gubernur Jambi tahun ini antara lain pemberian bantuan untuk 1.500 UMKM emak-emak dan milenial. Sementara desa di Jambi saja ada 1.562 desa kelurahan. Jadi masih ada UMKM yang tidak dapat bantuan.
“Hal-hal semacam ini perlu didiskusikan. Untuk itu Bapedda Provinsi Jambi diharapkan dapat merencanakan hal ini dengan matang sehingga diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) jelas,”katanya.
Prioritas
Sementara itu, Gubernur Jambi, H Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya berupaya memaksimalkan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana pembangunan Provinsi Jambi tahun 2023 menyampaikan tiga isu strategis pembangunan tahun 2023. Ketiga isu pembangunan tersebut, pemulihan ekonomi, ketimpangan antar wilayah dan ketenagakerjaan.
"Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2023 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 Peningkatan Produktivitas untuk pertumbuhan hijau," ujarnya.
Dijelaskan, untuk tahun depan, Jambi akan memprioritaskan peningkatan produktivitas daerah, pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan manusia dan peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
"Prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas,"ujarnya.
Selain itu, katanya, teknologi pengolahan rendah karbon penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak mendorong pemulihan dunia usaha. Kemudian peningkatan nilai tambah industri pengolahan meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif serta peningkatan investasi sektor riil padat karya.
"Selanjutnya, prioritas pembangunan diarahkan untuk penguatan pelayanan dan infrastruktur dasar memperluas akses terhadap sanitasi layak serta peningkatan layanan infrastruktur sosial," katanya.
Al Haris menjelaskan, prioritas pembangunan selanjutnya diarahkan untuk perluasan akses terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pembangunan gender, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Selanjutnya, kata Al Haris, prioritas pembangunan Jambi juga diarahkan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforestasi mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas.
“Hal ini dilakukan pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya yang mendorong pelaksanaan net zero energy dan net zero emission. Kemudian pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi gas rumah kaca,”katanya. (Matra/AdeSM).
.png)
.jpg)
.jpg)
0 Komentar