Menteri Perhubungan, Ir H Budi Karya Sumadi (empat dari kiri) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kamis (6/1/2022). (Foto : Matra/Ist).
(Matra, Jambi) – Menteri Perhubungan, Ir H Budi Karya Sumadi menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan pemerintah kabupaten/kota di Jambi tidak mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan pembangunan infratruktur. Masalahnya anggaran dana pembangunan dalam APBD dan APBN hingga kini masih sangat terbatas akibat kontraksi (penurunan) ekonomi nasional maupun daerah selama pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
“Seluruh daerah di Jambi tidak bisa terlalu mengandalkan APBD dan APBN untuk melanjutkan pembangunan infrstruktur, termasuk pembangunan pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi yang hingga kini belum rampung. Anggaran pembangunan saat ini sangat terbatas, baik dalam APBD maupun APBN. Karena itu Pemprov Jambi dan pemerintah kabupaten/kota di Jambi harus bisa mengusahakan sumber dana lain membangun infratruktur dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta,”kata Budi Karya Sumadi pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kamis (6/1/2022).
Menurut Budi Karya Sumadi, kendati anggaran pembangunan Jambi yang bersumber dari APBD dan APBN terbatas, hal tersebut diharapkan tidak mengurangi semangat jajaran Pemprov Jambi melanjutkan pembangunan infratruktur, termasuk pelabuhan Ujung Jabung. Pemprov Jambi dapat mengusahakan dana pembangunan pelabuhan tersebut dengan menjalin kemitraan atau kolaborasi dengan pengusaha.
“Kita harus kreatif mencari dana pembangunan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Banyak sumber dana dari dalam dan luar negeri yang bisa kita usahakan bila diperjuangkan bersama-sama. Jadi jangan terlalu tergantung APBD dan APBN membangun daerah. Mari kita bangun pelabuhan Ujung Jabung Jambi dengan mencari sumber dana lain dari pola kemitraan,”ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, H Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya terus berjuang melanjutkan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung di pantai timur Jambi karena sampai saat ini pembangunan pelabuhan tersebut belum rampung. Kemajuan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung hingga tahun 2021 baru memasuki tahap pembangunan jembatan penghubung yang Desa Sungai Rambut, Berbak sepanjang 617 meter dan lebar delapan meter.
Pembangunan jembatan tersebut membutuhkan dana sedikitnya Rp 280 miliar. Usulan dana pembangunan jembatan penghubung pelabuhan Ujung Jabung tersebut sudah diajukan kepada Pemirintah Pusat (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI) tahun lalu namun belum ada realisasi.
Menurut Al Haris, pihaknya juga sudah memaparkan pentingnya pembangunan jembatan Sungai Rambut kepada Menteri PUPR, M Hadimeoljono untuk percepatan pengoperasian pelabuhan Ujung Jabung. Teknis pembangunan jembatan di wilayah pesisir pantai timur Jambi tersebut juga turut dipaparkan di hadapan Menteri PUPR.
Menurut Al Haris, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Jambi, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan provinsi tetangga, yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kerja sama itu untuk mengembangkan percepatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, karet dan juga infrastruktur.
Al Haris mengatakan, pembangunan infrastruktur lain yang penting di Jambi ke depan, yakni pembangunan jalur alternatif transportasi batu bara. Baik itu jalur alternatif lewat jalan darat maupun sungai. Pembangunan jalur alternatif transportasi batu bara penting mengurangi tekanan terhadap jalan umum dan kecalakaan lali lintas.
Dikatakan, Sungai Batanghari memiliki potensi besar menjadi jalur alternatif pengangkutan batu bara. Karena itu Pemprov Jambi mengharapkan dukungan Kementerian Perhubungan untuk membangun jalur trasportasi batu bara melalui Sungai Batanghari.
“Kementerian Perhubungan kini sudah membuat Rencan Induk Jalur Trnasportasi Sungai Batanghari. Mudah-mudahan rencana pembangunan jalur transportasi batu bara melalui Sungai Batanghari bisa segera terwujud,”katanya.
Selain itu, lanjut Al Haris, Jambi juga membutuhkan peningkatan kualitas dua bandara di Jambi, yaitu Bandara Sultan Thaha Syaifuddin (STS) di Kota Jambi dan Bandara Muarabungo, Kabupaten Bungo. Peningkatan kualitas Bandara STS di Kota Jambi perlu segera dilaksanakan agar bandara tersebut bisa menjadi embarkasi haji Jambi. Kemudian pengembangan Bandara Muarabungu joga perlu agar bandara tersebut bisa menjadi embarkasi antara.
“Hingga saat ini, embarkasi haji Jambi masih melalui Batam. Kondisi tersebut menyulitkan para Jemaah haji dari daerah-daerah kabupaten di Jambi. Para calon Jemaah haji dari kabupaten sebagian besar berusia lanjut usia. Mereka terlalu Lelah menempuh perjalanan dari desa ke Kota Jambi, lalu menuju Batam, Kepulauan Riau. Karena itulah kami minta Menteri Perhubungan mengizinkan Bandara STS Jambi menjadi embarkasi haji Jambi,”katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri, Drs La Ode Ahmad, Ap, MSi, pada jamuan makan malam tamu undangan HUT ke - 65 Provinsi Jambi di Jambi, Rabu (5/1/2022) mengatakan, Pemprov Jambi memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari perkebunan, gas, minyak bumi dan batu bara. Ptensi tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin memajukan perekonomian daerah.
"Kita harus melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan daerah lainnya memajukan pembangunan Jambi. Gubernur Jambi sudah memantapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan. Saat ini prestasi yang diraih Pemprov Jambi sangat luar biasa. Di antaranya setiap tahun selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Kemudian Jambi juga selalu masuk dalam nominasi inovasi daerah dan zona hijau dalam pelayanan publik,"katanya. (Matra/AdeSM).
Posting Komentar