Fachrori Umar (dua dari kanan pakai masker wajah) ketika menjabat Gubernur Jambi, memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Jumat (23/8/2019). (Foto: Dok. Matra).
(Matra, Jakarta) – Restorasi (pemulihan) gambut di Provinsi Jambi yang dilakukan sejak 2017 cukup berhasil menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 50 % di provinsi itu. Restorasi gambut tersebut dilakukan dengan menghentikan pengolahan lahan dan hutan gambhut menjadi kebun sawit dan membangun sekat kanal di kawasan lahan dan gambut.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi, H Al Haris pada pertemuan dengan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BGRM) RI, Hartono Prawiraatmaja di gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).
Menurut Al Haris, kebakaran lahan dan hutan gambut di Provinsi Jambi sering menjadi pemicu meluasnya karhutal di Jambi setiap musim kemarau. Kebakaran lahan dan hutan gambut terjadi akibat penggarapan lahan dan hutan gambhut menjadi areal perkabunan kelapa sawit. Biasanya bila lahan dan hutan gambut terbatar sulit dipadamkan dan menimbulkan kepulan asap tebal dan berkepanjangan.
“Namun sejak program restorasi gambut dilakukan di Jambi, karhutla di Jambi lebih mudah dikendalikan. Karena itu kami tetap mengharapkan BRGM untuk melanjutkan melakukan restorasi gambut dan hutan mangrove di Provinsi Jambi,”katanya.
Al Haris mengatakan, dalam rangka restorasi gambut, Provinsi Jambi mendapatkan anggaran dari BRGM selama lima tahun terakhir. Bantuan BRGM tersebut dimanfaatkan membangun 432 unit sekat kanal di kawasan lahan dan hutan gambut di empat kabupaten di Jambi. Selain itu bantuan BRGM juga digunakan membangun 466 unit sumur bor untuk sumber air di kawasan lahan gambut dan bantuan revitalisasi ekonomi untuk 62 kelompok masyarakat.
“Provinsi Jambi juga telah memiliki kamera pemantau (Closed Circuit Television/CCTV) asap digital yang pembiayaannya dari BRGM RI. Melalui, CCTV asap digital, Provinsi Jambi mampu memantau sedini mungkin karhutla di suatu daerah kabupaten. Guna percepatan pencegahan karhutla di Provinsi Jambi, CCTV asap digital perlu diperbanyak,”katanya.
Dijelaskan, Provinsi Jambi potensi hutan mangrove (bakau) yang membentang di sepanjang pesisir pantai timur Provinsi Jambi. Kondisi hutan mangrove di Provinsi Jambi saat ini sudah banyak rusak dan segera memerlukan rehabilitasi. Kerusakan mangrove perlu dipulihkan guna mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung, fungsi pelestarian serta fungsi produksi hutan mangrove tersebut.
Sementara itu berdasarkan catatan medialintassumatera.com, hutan gambut di Provinsi Jambi kini tersisa 617.562 hektare (ha). Hutan gambut tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, dan Muarojambi. Hutan gambut tersebut rawan karhutla seiring meningkatnya perluasan pembangunan kebun sawit ke kawasan hutan dan lahan gambut.
Selain itu, kasus karhutla di Jambi beberapa tahun terakhir relatif menurun menyusul intensifnya restorasi gambut dan pencegahan karhutla. Luas karhutla di Provinsi Jambi tahun 2020 hanya sekitar 558,43 hektare (ha). Luas karhutla tersebut turun menjadi sekitar 175 ha hingga Oktober 2021.
Bila dibandingkan dengan kasus karhutla di Jambi tahun 2015 dan 2017, karhutla di Jambi menurun drastis. Luas karhutla di Jambi tahun 2015 di Jambi mencapai 19.528 ha dan 2019 mencapai mencapai 11.736 ha.
Drastisnya penurunan kasus karhutla di Jambi tidak hanya dipengaruhi restorasi gambut dan pencegahan dan penanggulangan karhula yang dilalukan pemerintah. Kasus karhula di Jambi juga turun dratis berkat pencegahan karhutla berbasis desa.
Program tersebut dilakukan dengan memperkuat upaya pengendalian dan aksi pencegahan karhutla di tingkat desa di Provinsi Jambi juga perlu dilanjutkan. Saat ini telah ditetapkan adanya 258 desa di 71 kecamatan di Jambi yang rawan bencana karhutla. (Matra/AdeSM).
Posting Komentar