Pengusaha dan BUMN di Jambi Diminta Tingkatkan Kepedulian Penanggulangan Kemiskinan

Gubernur Jambi, H Al Haris (empat dari kiri) dan para pengusaha Jambi pada Rapat Koordinasi Forum Corporate Social Responsibility Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi 2021 di Swiss-bellHotel, Kota Jambi, Kamis (11/11 2021). (Foto : Matra/KominfoJambi)

(Matra, Jambi) – Kalangan pengusaha perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri HTI), minyak dan gas (migas) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan minyak dan gas  di Provinsi Jambi diharapkan tidak semata-mata mencari keuntungan. Perusahaan – perusahaan swasta dan BUMN di daerah tersebut diminta meningkatkan dana pembangunan masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan di sekitar mereka. 

Harapan tarsebut mencuat pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi 2021 di Swiss-bellHotel, Kota Jambi, Kamis (11/11 2021). Rakor tersebut dibuka Gubernur Jambi, H Al Haris. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukdukcapil) Provinsi Jambi, Arief Munandar, SE, pimpinan perusahaan dan pengurus Forum CSR Provinsi Jambi.

Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, pembangunan kesejahteraan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pihak swasta dan BUMN juga memiliki tanggung jawab meningkatkan keseahteraaan masyarakat, khususnya penanggulangan kemiskinan. Karena itu sangat dibutuhkan sinergi atau kesatu-paduan semua aktor pembangunan tersebut, termasuk dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Salah satu langkah strategis melaksanakan sinergi pembangunan tersebut, yakni meningkatkan dukungan badan usaha dan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Dana CSR sangat perlu ditingkatkan perusahaan guna membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka,”ujarnya.  

Menurut Al Haris, Provinsi Jambi secara resmi telah memiliki Forum CSR sebagai salah satu lembaga yang bertugas meningkatkan peran perusahaan swasta dan BUMN meningkatkan anggaranCSR. Forum CSR Provinsi Jambi tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi Nomor 1160/KEP.GUB/BAPPEDA/2016 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi.

Sebagai kepala daerah, lanjut Al Haris, dirinya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi yang selama ini telah menyediakan anggaran CSR. Dana CSR di Jambi selama dua tahun ini sudah cukup banyak dimanfaatkan membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Perusahaan – perusahaan swasta dan BUMN di Jambi cukup banyak memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga masyarakat terdamapk Covid-18, bantuan masker, fasilitas penanganan Covid-19 dan vaksinasi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua perusahaan dan organisasi/instansi yang tergabung dalam dalam Forum CSR. Saya berharap agar semakin banyak lagi perusahaan dan organisasi/intansi yang terhimpun dalam Forum CSR Provinsi Jambi. Dengan demikian kesulitan dana pemberdayaan masyarakat yang dihadapi pemerintah daerah bisa ditopang perusahaan swasta dan BUMN,”katanya.

Menurut Al Haris, Rakor Forum CSR Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi tersebut bertujuan mengkordinasikan, memfasilitasi dan mensinergikan potensi pelaku usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Forum CSR Provinsi Jambi 2021-2026 mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Program prioritasnya, yakni mengatasi permasalahan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Baik itu penyandang disabilitas (cacat), fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya,”katanya.

Al Haris mengharapkan, Rakor Forum CSR Provinsi Jambi tersebut bisa memperkuat jaringan kerja sama dan kemitraan antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui CSR Kesejahteraan Sosial, pengusaha dan BUMN dapat berkotribusi, berpartisipasi, urun rembuk, penyamaan persepsi serta menjalin komitmen meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial.

Fakir Miksin

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukdukcapil) Provinsi Jambi, Arief Munandar, SE mengatakan, angka kemiskinan di Provinsi Jambi saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, penduduk miskin di Provinsi Jambi saat ini mencapai 293.860 ribu orang (8,1 %) atau bertambah sebanyak 5.800 orang dibandingkan dengan penduduk miskin tahun lalu.

Sedangkan penyandang disibalitias di Provinsi Jambi saat ini sekitar 17.000 orang atau 0,5 % dari sekitar 3,56 juta jiwa penduduk Jambi. Penyandang disabilitas tersebut tersebar di daerah kabupaten dan kota. Penyandang disabilitas di Kabupaten Batanghari mencapai 1.500 orang, Tebo (986 orang), Tanjungjabung Barat (1.100 orang). Penyandang disabilitas di daerah kota dan kabupaten lain di Jambi belum seluruhnya terdata.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah Sani mengatakan, untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jambi, pihaknya melakukan dua strategi. Pertama, mengurangi beban pengeluaran, melalui program Pemberian Bantuan Tunai Penerima Keluarga Harapan (PKH). Kemudian program bantuan Pangan Nontunai, Jaminan Kesehatan Badan Penylenggara Jaminan Sosial (BPJS), beasiswa miskin, bantuan rumah tidak layak huni dan berbagai program lainnya.

“Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat antara lain melalui program kewirausahaan (prokus), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan usaha lainnnya,”katanya.

Dikatakan, program bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Jambi perlu dilaksanakan dengan baik, proses penyalurannya lancar dan konsisten dalam 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat adnimistrasinya. (Matra/AdeSM)

Berita Lainya