Presiden Joko Widodo (kanan) turut terjun ke pantai yang sedang pasang pada penanaman mangrove di pantai Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa (28/9/2021). (Foto : Matra/KLHK).
(Matra, Riau) – Pulau terdepan dan terluar, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau termasuk salah satu pulau di wilayah pantai timur Sumatera yang terencam hilang akibat kerusakan hutan mangrove (bakau). Luas mangrove yang rusak di Bengkalis saat ini sedikitnya sudah mencapai 1.000 hektare (ha) atau 4,55 % dari 21.981 ha luas hutan di daerah itu. Bila kerusakan hutan mangrove di kepulauan Bengkalis tidak dikendalikan, pulau terdepan dan terluar tersebut dikhawatirkan akan hilang.
Pegiat mangrove Bengkalis, Solihin (45) di Bengkalis, Riau baru- baru ini mengatakan, sekitar satu kilometer hutan mangrove di bibir pantai pulau Bengkalis sudah rusak. Kerusakan mangrove tersebut sebagian besar disebabkan hantaman ombak selat Malaka. Hantaman ombak membuat pantai Bengkalis mengalami abrasi dan merusak hutan mangrove.
“Untuk menyelamatkan pantai Pulau Bengkalis dari abrasi, penanaman mangrove harus terus diintensifkan. Saat ini sudah ada 240 ha pantai Pulau Bengkalis yang ditanami mangrove. Kemudian saat ini juga dibangun pemecah ombak di pantai Bengkalis,”ujarnya.
Sementara itu, Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Okto Yugo Setyo mengatakan, kerusakan hutan mangrove di Bengkalis banyak disebabkan pembukaan tambak udang dan penebangan liar untuk pembuatan arang. Pembukaan tambak udang dan penebangan liar di kawasan hutan mangrove Bengkalis terus terjadi karena tidak ada penindakan dari pihak terkait.
“Pantai Pulau Bengkalis mengalami abrasi 10 – 15 meter/tahun akibat kerusakan hutan mangrove. Kerusakan mangrove disebabkan pembukaan tambak udang dan penebangan liar mangrove untuk pembuatan arang. Karena itu Presiden Jokowi harus menghentikan alih fungsi hutan mangrove untuk pembukaan tambak udang dan kegiatan lain agar mangrove di Bengkalis tidak sampai punah,”tegasnya.
Sementara itu berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Riau, luas hutan mangrove di daerah itu hingga tahun ini tersisa sekitar 138.434 ha. Kawasan hutan mangrove di Provinsi Riau terdapat di di tujuh wilayah, yakni di Bengkalis dengan luas 21.981 ha. Kemudian hutan mangrove di Kepulauan Meranti mencapai 25.619 ha, Dumai (11.583 ha), Siak (6.831 ha), Rokan Hilir (8.441 ha), Pelalawan (ha) dan Indragiri Hilir (63.534 ha). Sekitar 93.094 ha hutan mangrove di seluruh Riau dalam keadaan kritis.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan seorang anak yang turut menanam bibit mangrove pada gerakan rehabilitasi mangrove di pantai Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa (28/9/2021). (Foto : Matra/BiroPersSekr Presiden).
Gerakan Penyelamatan
Mengantisipasi meningkatnya laju kerusakan hutan mangrove di Bengkalis, Presiden Jokowi melakukan gerakan penanaman mangrove di Bengkalis. Gerakan penanaman hutan mangrove tersebut dilakukan di kawasan wisata Pantai Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa (28/9/2021).
Penanaman mangrove tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BGRM) Hartono dan Bupati Bengkalis Kasmarni.
Penanaman mangrove tersebut juga melibatkan ratusan warga desa Muntai Barat, Bengkalis. Pada kesempatan tersebut berhasil ditanam sekitar 20.000 batang bibit mangrove. Bibit mangrove yang ditanam adalah jenis bakau (Rhizopora sp) dan bibit api-api (Avicenia sp).
Setelah melakukan penanaman mangrove di Bengkalis, Jokowi danrombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Presiden dan Menteri LHK juga melakukan penanaman mangrove di Kampung Sungai Besar, Kawasan Hutan Lindung Tanjung Sinembah KPHL Unit II Batam, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam.
Menurut Jokowi, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu lokasi terluas target rehabilitasi kawasan pesisir yang masuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mangrove 2020-2021 di Provinsi Riau, dengan luas mencapai 1.292 ha.
''Melalui penanaman bersama-sama harapannya kawasan ini bisa kita perbaiki dan rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi. Kemudian penanaman mangrove ini juga mendukung ekowisata daerah. Tentu saja ini akan mendukung ekonomi masyarakat di sini,''katanya.
Dikatakan, penanaman mangrove di Bengkalis, Riau tersebut merupakan bagian gerakan penanaman mangrove di Tanah Air. Gerakan penanaman mangrove tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah melakukan rehabilitasi mangrove.
"Saya bersama masyarakat melakukan penanaman mangrove bersama-sama yang kita harapkan kawasan ini nanti dapat kita perbaiki. Kita rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi dan mendukung ekowisata,"katanya.
Menurut Jokowi, rehabilitasi mangrove ini akan terus dilakukan, tidak hanya di Kabupaten Bengkalis saja tetapi di seluruh Tanah Air. Pemerintah akan melakukan rehabilitasi 34.250 ha mangrove di berbagai daerah di Indonesia tahun 2021 ini.
Dijelaskan, kerusakan mangrove di Indonesia perlu direhabilitasi karena mangrove memiliki peran penting mengatasi polusi udara. Hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 lipat lebih banyak dari hutan tropis daratan. Hutan mangrove berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon. Karena itu rehabilitasi mangrove tersebut meneguhkan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan perubahan iklim dunia.
''Rehabilitasi mangrove akan terus kita lakukan di seluruh Tanah Air, karena hutan mangrove menyimpan karbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan. Jadi hutan mangrove berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon,”ujarnya.
Jokowi mengatakan, penanaman mangrove tidak hanya dilakukan di Riau, tetapi juga di sembilan provinsi lainnya, yakni Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
“Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas 3,36 juta ha atau sekitar 20 % dari luas mangrove di dunia. Upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya melindungi negara, karena kerusakan mangrove dapat mempengaruhi perubahan iklim di Indonesia dan juga dunia,”paparnya.
 |
| Kerusakan hutan mangrove Pulau Bengkalis akibat pembalakan liar. (Foto : Matra/Ist) |
Tingkatkan Ekonomi
Selain untuk memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, lanjut Jokowi, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove juga bertujuan meningkatkan tutupan hutan mangrove, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh seluruh pembayaran PEN Mangrove dilakukan secara langsung ke rekening masyarakat (account to account) dan rekening kelompok.
Dijelaskan, tahun 2020 pelaksanaan PEN mangrove di wilayah Provinsi Riau dikerjakan oleh 36 kelompok tani. Program tersebut menyerap 48.504 orang tenaga kerja/hari. Sedangkan penanaman bibit mangrove yang berhasil dilakukan mencapai 3,63 juta batang.
Sedangkan pada tahun 2021, PEN mangrove menjangkau luas 5.050 ha. Penanaman mangrove dikerjakan sebanyak 134 kelompok tani. Tenaga kerja yang terserap dalam penanaman mangrove tahun ini mencapai 210.823/hari. Sedangkan target penanaman bibit mangrove mencapai 14,7 juta batang.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada kesempatan tersebut mengatakan, Pemerintah (Kementerian LHK) secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tarutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia.
“Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono mengatakan, target penanaman mangrove di Kabupaten Bengkalis tahun ini mencapai 973 ha. Realisasi penamaman mangrove di daerah itu hingga kini sudah mencapai 464 ha dengan jumlah bibit mangrove yang ditanam sekitar 1,4 juta batang.
“Penanaman mangrove di Bengkalis melibatkan 24 kelompok masyarakat. Kami optimis, melalui partisipasi masyarakat, target penanaman mangrove untukluas areal 973 ha di Bengkalis bisa tercapai hingga akhir tahun ini,”ujarnya.
Menurut Hartono lagi, saat ini BRGM bersama kelompok masyarakat masih terus melakukan penanaman mangrove di bibir pantai Pulau Bengkalis untuk mencegah abrasi. Penanaman mangrove yang melibatkan masyarakat dilakukan dengan pola padat karya. Warga masyarakat yang ikut menanam mangrove diupah oleh pemerintah. Dengan demikian warga masyarakat lebih serius menanam mangrove dan penanaman mangrove cepat rampung sesuai target.
Dijelaskan, supaya penanaman mangrove benar-benar sesuai rencana, pihaknya melakukan pengawasan dan perawatan. Hal itu dilakukan agar seluruh bibit mangrove yang ditanam dapat bertumbuh hidup dengan baik. Bibit mangrove yang sudah ditanam akan dipantu pertumbuhannya secara berkala agar tidak ada yang mati.
Sementara, Bupati Bengkalis, Kasmarni pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Presiden Jokowi ke Desa Muntai Barat untuk penyelamatan lingkungan. Kehadiran Presiden ke daerah itu dinilai akan mampu membangkitkan semangat dan kepedulian masyarakat Bengkalis terhadap pelestarian lingkungan, khususnya hutan mangrove.
“Lokasi ini menjadi daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan hanya dipisahkan oleh Selat Melaka. Kami sangat berterimakasih atas perhatian Presiden Jokowi, Menteri LHK Siti Nurbaya dan BRGM, Hartono yang telah datang langsung ke pulau Bengkalis. Melalui PEN Mangrove, ribuan masyarakat kami tidak hanya mendapatkan manfaat lingkungan tapi juga manfaat ekonomi,''katanya. (Matra/Radesman Saragih/BerbagaiSumber)
Posting Komentar