Wakil Gubernur Jambi, H Al Haris (tengah) pada pertemuan dengan Tim Pemeriksa BPK RI di kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Senin (11/10/2021). (Foto : Matra/KominfoJambi)
(Matra, Jambi) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) memeriksa program dan penggunaan anggaran vaksinasi Covid-19 dan Pendidikan Vokasi (Keahlian) di Provinsi Jambi. Pemeriksaan tersebut dimulai Senin (11/10/2021) hingga Senin (22/11/2021). Pemeriksaan program dan keungan vaksinasi dan pendidikan vokasi tersebut dimaksudkan guna mengetahui kewajaran laporan keuangan.
“Entry meeting (pertemuan awal) program vaksinasi dan Pendidikan vokasi di Jambi tersebut menjadi bentuk komunikasi awal pemeriksaan BPK RI. BPK akan memeriksa kewajaran informasi dalam laporan keuangan kedua program tersebut. Jadi pemeriksaan ini meluruskan, bukan mencari kesalahan. Karena itu tolong fasilitasi dan beri data,"kata, Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah Sani pada pertemuan dengan Tim Pemeriksa BPK RI di kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Senin (11/10/2021).
Menurut Abdullah Sani, pemeriksaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan pendidikan vokasi di Jambi yang dilakukan BPK akan berjalan lancar melalui komunikasi, koordinasi dengan keterbukaan data dan kelengkapan dari satuan kerja yang menjadi entitas pemeriksaan.
"BPK ini merupakan rekan kerja yang menilai pengelolaan keuangan, kepatuhan pada peraturan dengan keterbukaan data. Nantinya program dan penggunaan anggaran program vaksinasi dan pendidikan vokasi tersebut mendapat opini atau pendapat profesional pemeriksa dari BPK,”ujarnya.
Sementara itu, Nur Miftahul Lail selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI pada keempatan tersebut menjelaskan, pemeriksaan awal vaksinasi dan pendidikan vokasi di Jambi mulai 11 Oktober - 22 November 2021. BPK selanjutnya akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada eksekutif ( Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 15 Desember 2021.
“Pemeriksaan kita lakukan dengan akurat dan teliti demi pengelolaan keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum,"katanya.
Dijelaskan, pemeriksaan Kinerja Pendidikan Vokasi Provinsi Jambi dimaksudkan memberi rekomendasi perbaikan agar kegiatan yang dibiayai negara dapat terselenggara efisien. Program pendidikan vokasi yang diperiksa antara lain, revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk industri dunia kerja dengan meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar