 |
| Pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Provinsi Lampung sepi dari aktivitas kenderaan dan penumpang, Sabtu (3/7/2021) pagi hingga sore. (Foto : Matra/Asenk Lee Saragih) |
(Matra, Jambi)-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Pulau Sumatera menyatukan sikap dan mendukung pemerintah untuk percepatan pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Rencana proyek tol ini telah diwacanakan sejak 2009 silam.
Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi Dra Hj Elviana MSi kepada Medialintassumatera baru-baru ini mengagatakan, Senator (Anggota DPD RI) Sumatera menyatukan sikap membahas problem Sumatera.
Menurut Elviana, pokok penting yang dibahas yakni tentang percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda, pembagian dana bagi hasil dan hubungan keuangan pusat dan daerah.
Bahkan pada 18 September 2021 lalu, Senator asal Sumatera melakukan kunjungan ke Pulau Bidadari, Pulau Seribu guna meninjua lokasi pembangunan Jembatan Selat Sunda terseut.
Elviana juga mengatakan, DPD RI juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu membahas JSS tersebut.
Disebutkan, Anggota DPD RI Dapil Sumatera memikirkan ekonomi kita pada 10-20 tahun ke depan. Saat ini saja begitu ada gangguan sedikit saja, bagaimana truk-truk itu mengantre sampai 10 km karena memang ekonomi kita bergerak. Kemudian angkutan logistik meningkat, bahkan angkutan sudah melebihi 2 juta lebih roda empat yang menyeberangi Selat Sunda tersebut.
Kata Elviana, proyek jembatan dan kawasan ini sangat strategis karena bisa menjadi penghubung logistik dua pulau besar yang seringkali macet akibat terbatasnya sarana penyeberangan kedua pulau.
 |
| Elviana (tengah kemeja kotak hijau hitam) dan Senator Sumatera laiannya saat melakukan kunjungan ke Pulau Bidadari, Pulau Seribu guna meninjua lokasi pembangunan Jembatan Selat Sunda, 18 September 2021 lalu. (Foto: Matra/Istimewa) |
Jadi Perbincangan
Mengutip dari Detik.com, proyek Jembatan Selat Sunda kembali menjadi bahan perbincangan publik. Bermula dari Menteri Koordinator Perekonomian era 2009-2014 Hatta Rajasa yang mengungkit proyek tersebut. Dia menjelaskan peran penting dari adanya JSS. Salah satunya bisa mendukung keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
“Potensi (Tol Trans Sumatera) ini akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun sehingga akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat menuju ke Sumatera. Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian maka kita dapat mengatasi ketimpangan spasial antara wilayah," jelas Hatta dalam webinar HK Academy, Kamis (9/9/2021), seperti dilansir Detik.com.
Jauh sebelum itu, pada saat Hatta masih menjabat sebagai Menko Perekonomian, dia menjabarkan fungsi dari JSS. Menurutnya proyek itu bukan hanya sekadar membangun jembatan saja tapi juga mengembangkan kawasan industri strategis di sekitar jembatan tersebut.
"Keberadaan kawasan Jembatan Selat Sunda ini menjadi sangat strategis bagi tidak hanya dua pulau ini, tapi dalam arti keseluruhan ekonomi Indonesia. Dari Medan, dari Aceh itu sampai ke Lombok truknya melalui penyeberangan Feri mengalirkan berbagai macam komoditi dan logistik-logistik yang merupakan bagian daripada kebutuhan masyarakat untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan," papar Hatta.
Namun, saat Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai Presiden, dirinya tak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda. Hal itu diungkapkan oleh Andrinof Chaniago pada Oktober 2014 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya 31 Oktober 2014 lalu.
Dia kembali menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi belum berniat membangun mega proyek Jembatan Selat Sunda. Jembatan ini sedianya menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melalui Banten dan Lampung.
"JSS kita ganti dengan perbaikan dermaga yang rusak. Kita beli kapal yang layak," kata Adrinof 25 Maret 2015.
Sejak saat itu mimpi terbangunnya Jembatan Selat Sunda terkubur dan tak pernah muncul wacana tersebut dari mulut pemerintah.
Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali disorot. Pembahasan proyek yang sudah dikubur pemerintah itu kembali diungkip oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014 Hatta Rajasa.
Menurut data pemberitaan, penghitungan rencana pembangunan JSS pernah disampaikan oleh Gubernur Banten yang kala itu dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah. Dia menyerahkan hasil pra studi kelayakan Jembatan Selat Sunda di Hotel Borobudur, Jakarta pada 13 Agustus 2009.
Dari hasil pra studi kelayakan diungkapkan bahwa rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang rencananya dibangun mulai 2009-2010 ini menelan biaya Rp 100 triliun. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk pembiayaannya.
"Menurut studi kelayakan yang telah kita saksikan bersama, untuk pertanyaan berapa anggaran atau budget untuk proyek ini, kurang lebih Rp 100 triliun. Tetapi itu untuk infrastruktur pembangunan jembatan yang kurang lebih 29-30 km. Namun, lahan yang akan dikembangkan dalam kedua provinsi itu belum termasuk," tutur Atut.
Dalam pembangunan jembatan tersebut, pemerintah daerah yakni Banten dan Lampung menggandeng pihak swasta yang dikoordinir oleh Artha Graha. Rencananya jembatan ini selesai pada tahun 2020. Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah karena dalam 10 tahun ke depan sejak 2009 diperkirakan pelabuhan Bakauheni dan Merak tidak akan mampu lagi menampung penyeberangan.
Namun, memasuki tahun 2009 hingga 2010 belum juga ada kepastian Jembatan Selat Sunda akan dibangun. Sampai akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Tadinya lewat Perpres 86/2011, ditargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking Jembatan Selat Sunda dilaksanakan pada tahun 2014. Tapi seiring waktu berjalan tetap saja belum ada perkembangan.
Pada Juli 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga pernah mengestimasi biaya untuk merealisasikan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/Jembatan Selat Sunda (JSS) yang diperkirakan bisa menelan Rp 225 triliun untuk membangun jembatan sepanjang 27,4 km.
Diharapkan proses persiapan pembangunan proyek ini dimulai pada 2012-2014 termasuk FS dan basic design. Targetnya konstruksi awal pada 2015 dan mulai beroperasi pada 2025. Namun lagi-lagi rencana tersebut terkubur.
Beberapa waktu lalu, Hatta Rajasa, mantan Menko Perekonomian era SBY menggaungkan kembali pentingnya pembangunan proyek infrastruktur tersebut sebagai pelengkap Tol Trans Sumatera.
"Potensi (Tol Trans Sumatera) ini akan lebih optimal apabila Jembatan Selat Sunda dibangun sehingga akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat menuju ke Sumatera. Migrasi ini akan berdampak munculnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian maka kita dapat mengatasi ketimpangan spasial antara wilayah," jelas Hatta dalam webinar HK Academy, Kamis (9/9/2021). (Matra/Asenk Lee Saragih)
Posting Komentar