Menurut Al Haris, keberhasilan Pemprov Jambi meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut menjadi bukti keseriusan sgenap jajaran apartur pemerintah di Jambi melaksanakan pengelolaan administrasi anggaran dan belanja daerah secara baik.
“Kami mengharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk terus dan mampu mempertahankan kinerja
tata kelola pemerintahan dengan baik pada bidang administrasi pelaksanaan dan serapan
anggaran yang sesuai aturan,"katanya.
Al Haris juga meminta daerah-daerah yang menggunakan dana
pusat untuk mempercepat proses serapan. Hal tersebut penting agar sistem
akuntansi atau neraca serapan akhir tahun lebih mudah diperiksa BPK dan temuan
tidak banyak lagi.
Menurut Al Haris, pihaknyaberupaya terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan serta aset daerah yang mempengaruhi Opini WTP, termasuk
melakukan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi untuk Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
"Hibah kepada Kementerian Keuangan atau Kantor KPPN dan
setelah ini sudah jelas menjadi hak mereka dan tidak lagi tercatat dalam neraca
Pemerintah Provinsi Jambi,"katanya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktirat Jenderal (Ditjen)
Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi pada kesempatan tersebut mengatakan, opini
WTP dengan paragraf penjelas telah diraih Pemprov Jambi mulai 2012. Namun opini
WTP tahun 2012 tidak termasuk dalam hitungan penghargaan WTP lima tahun berturut
yang diraih Pemprov Jambi saat ini.
"Opini WTP lima tahun berturut-turut uang diraih Pemprov
Jambi saat ini terhitung mulai tahun 2015. Kami berhatrap opini WTP ini juga
bisa diraih Pemprov Jambi tahun depan,”ujarnya.
Dikatakan, opini WTP yang menyoroti serapan anggaran dengan
pertanggungjawaban administratif hendaknya mendapat dukungan program yang
memberi kemanfaatan luas bagi masyarakat. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar