(Matra, Jambi) – Sebagian warga masyarakat masih menyepelekan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Jambi. Aturan-aturan PPKM Level 4 yang mewajibkan warga mengurangi mobilitas dan disiplin protokol kesehatan belum sepenuhnya diindahkan warga. Hal itu tercermin dari sikap warga yang masih banyak bepergian dan menerobos pos-pos penyekatan.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, Al Haris seusai melakukan peninjauan ke pos-pos penyekatan PPKM Level 4 di Kota Jambi, Selasa (24/8/2021). Peninjauan dilakukan ke pos penyekatan Bandara Sultan Thaha Syaifuddin (STS), Simpang Gado-gado, Pasir Putih dan Jembatan Batanghari II, Sijenjang, Kota Jambi. Peninjauan pos penyekatan tersebut turut diikuti Wakil Kapolda (Wakapolda) Jambi, Brigjen Pol Yudawan R.
Menurut Al Haris, berdasarkan pantauan di lapangan, kesadaran warga masyarakat Kota Jambi mematuhi aturan-aturan PPKM Level 4 masih kurang. Warga di kota itu masih banyak yang melakukan aktivitas di jalan, kendati sudah dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat melalui penyekatan di jalur-jalur utama lalu lintas.
Dikatakan, kondisi tersebut menunjukkan sikap sebagian warga Kota Jambi yang kurang peduli terhadap bahaya Covid-19. Warga kota tersebut belum seluruhnya sadar betapa pandemic Covid-19 semakin mengancam kehidupan Bersama saat ini.
“Kami berharap, melalui PPKM Level 4 ini warga masyarakat Kota Jambi lebih sadar dan memahami bahaya Covid-19 ini bagi kehidupan kita. Kami juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Jambi meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas, khususnya selama PPKM Level 4. Hal itu penting untuk mempercepat penurunan aksus Covid-19 di kota ini,”pintanya.
Al Haris mengakui, pelaksanaan PPKM Level 4 sangat membatasi kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi. Penutupan tempat usaha selama PPKM Level 4 menyebabkan pengusaha dan pekerja kehilangan penghasilan. Namun pengusaha dan pekerja hendaknya lebih memahami bahwa penanganan Covid-19 yang semakin meningkat di Kota Jambi lebih penting.
“PPKM Level 4 memang membuat kita kasihan melihat pekerja dan pengusaha akibat tempat usaha mereka tutup. Tetapi kita kan lebih mengutamakan keselamatan manusia. Kita ingin warga memahami betapa bahayanya ancaman Covid-19 ini. Kalau semua memahami kondisi sekarang, kita menghadapi ancaman Covid-19, semua disiplin dan patuh aturan PPKM Level 4, saya kira kondisi bisa kita pulihkan dan bisa selamat semuanya,”ujarnya.
Al Haris lebih lanjut mengatakan, Pemprov Jambi dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi mendukung sepenuhnya pelaksanaan PPKM Level 4 di Kota Jambi mulai Senin – Minggu (23 – 29/8/2021). Melalui PPKM Level 4 di Kota Jambi selama sepekan ini diharapkan ada perubahan sikap warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan atau penyekatan jalur – jalur transportasi.
Dikatakan, pembatasan kegiatan masyarakat melalui penyekatan selama PPKM Level 4 perlu kesadaran warga masyarakat. Jika warga masyarakat sudah paham, sadar, menerima aturan PPKM, disiplin protokol kesehatan, tentunya tidak perlu tidak perlu lagi penyekatan.
“Jadi saat ini kita harus mendukung PPKM Level 4 di Kota Jambi. Kita memastikan warga disiplin agar mereka tahu mereka di tengah ancaman Covid – 19 dan disiplin PPKM. Edukasi harus terus diberikan, terutama mengenai vaksinasi,”katanya.
Menurut Al Haris, pantauan di lapangan pada PPKM Level 4 hari kedua, Selasa (24/8/2021), warga di Kota Jambi sudah mulai memahami ada penyekatan dan mengurangi mobilitas. Sebagian besar toko yang tidak begitu penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (non esensial) sudah tutup. Namun masih banyak warga yang lalu lalang di jalan, terutama di ruas jalan alternatif wilayah permukiman dan pinggiran kota.
Menyinggung vaksinasi di pos-pos penyekatan, Al Haris mengatakan, pihaknya menyediakan vaksin dengan dosis yang mencukupi. Tidak ada pembatasan persediaan vaksin di pos penyekatan selama PPKM Level 4 di Kota Jambi. Setiap pos penyekatan menyiapkan 100 dosis vaksin setiap hari.
“Yang jelas, setiap warga Kota Jambi atau pendatang yang tidak memiliki kartu vaksin ketika mereka diperiksa di pos penyekatan, mereka harus divaksinasi. Vaksinasi ini terus diintensifkan untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Jambi,”katanya.
Dijelaskan, berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), total vaksinasi dosis pertama dan kedua di Provinsi Jambi hingga Jumat (20/8/2021) baru mencapai 1,1 juta atau 42,31 % dari sasaran vaksinasi di daerah itu sekitar 2,6 juta orang.
“Jadi saat ini masih ada 1,5 juta orang atau 57,69 % warga masyarakat Jambi yang patut mendapatkan vaksinasi belum divaksinasi. Karena itu percepatan vaksiansi di Jambi harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai Lembaga, termasuk di pos penyekatan,”katanya.
Sementara itu, Dinson (50), penyekatan yang dilakukan selama PPKM Level 4 di Kota Jambi kurang efektif membatasi mobilitas warga masyarakat. Hal itu terjadi karena pos – pos penyekatan hanya dilakukan di jalur-jalur utama akses jalan di Kota Jambi.Warga Kota Jambi masih banyak yang melakukan aktivitas di jalan raya karena bekerja, berbelanja dan urusan keluarga.
Selama PPKM Level 4 di Kota Jambi, aparatur sipil negara (ASN) tingkat Provinsi Jambi tetap bekerja ke kantor. Begitu juga karaywanswasta masih banyak yang bekerja. ASN yang bekerja dari rumah (work from home) hanya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi.
“Penyekatan di kota ini hanya dilakukan di jalan utama. Sementara jalan alternatif di pinggiran kota tidak disekat. Akibatnya warga masyarakat tetap saja bepergian menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor melalui jalan alternatif. Warga terpaksa ke luar rumah karena bekerja, berbelanja dan urusan keluarga,”katanya. (Matra/Radesman Saragih)
Posting Komentar