 |
Gubernur Jambi, Al Haris (kanan) pada pertemuan dengan pihak balai (perwakilan pemerintah pusat) di Provinsi Jambi di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin (19/7/2021). (Foto : Matra/KominoJambi) |
Hal tersebut terungkap pada pertemuan Gubernur Jambi, Al Haris dengan pihak balai (perwakilan pemerintah pusat) di Provinsi Jambi di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin (19/7/2021). Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dan anggota DPR RI asal Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus.
Pihak balai yang hadir pada kesempatan tersebut, Balai Jalan Wilayah Nasional Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Wilayah Jambi.
Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, percepatan pembangunan infratruktur di Provinsi Jambi harus dilakukan secara terkoordinir antara organisasi perangkat dinas (OPD) terkait dengan pihak balai (perwakilan pemerintah pusat) di Jambi.
"Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pihak Balai di Provinsi Jambi cukup banyak. Baik pembangunan jalan, sungai dan perumahan. Namun pembangunan infrastruktur tersebut harus didorong agar alokasi kegiatan dan pendanaan bisa mencukupi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi perlu memperbaharui (update) data-data penting yang bersinergi dengan kegiatan di balai ini,"katanya.
Dikatakan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pihak balai di Provinsi Jambi perlu dipercepat untuk menggerakkan perekonomian Jambi di semua lini atau tingkatan masyarakat. Program pembangunan yang dilakukan balai perlu didukung Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut Al Haris, selama pandemi Covid-19, kondisi infrastruktur, khususnya jalan di Jambi cukup memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya ruas jalan yang rusak, terutama ruas jalan antarkabupaten dan antarkecamatan dalam wilayah kabupaten. Kerusakan jalan tersebut membuat transportasi orang dan barang dari sentra-sentra produksi ke pusat pasar atau kota terhambat.
Sementara itu, anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus pada kesempatan tersebut mengatakan, gerak cepat Gubernur Jambi saat ini mengatasi masalah-masalah pembangunan perlu mengatasi ketertinggalan pembangunan Jambi selama ini.
Pelaksanaan program pembangunan yang diprioritaskan Gubernur Jambi, Al Haris di awal masa jabatannya tersebut perlu didukung segenap satuan kerja di lingkungan Pemprov Jambi, khususnya para kepala OPD.
"Kalau bergerak cepat, kegiatan-kegiatan akan lebih banyak masuk di Provinsi Jambi. Ini gerakan luar biasa, baru tiga hari dilantik jadi Gubernur sudah mengumpulkan pihak balai untuk mempercepat pembangunan," ujarnya.
Sementara itu berdasarkan catatan medialintassumatera.com (Matra) selama pandemi Covid-19, ruas jalan yang rusak di Provinsi Jambi cukup banyak. Data yang dihimpun dari Dinas PUPR Provinsi Jambi menunjukkan, sekitar 113 Kilometer (Km) ruas jalan berstatus jalan provinsi di Jambi kini dalam kondisi rusak berat.
Kerusakan jalan tersebut mencapai 11,510 % dari total 1.032 Km panjang jalan provinsi di Jambi. Kerusakan jalan di Provinsi Jambi paling banyak di Kabupaten Tanjungjabung Timur, yakni sekitar 23 Km, Kecamatan Sungaibahar, Kabupaten Muarojambi sekitar 600 meter. Kerusakan jalan provinsi di Jambi juga banyak di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Barat, Sarolangun, Merangin dan kabupaten lain. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar