Untuk wilayah Provinsi Jambi sendiri, jumlah desa yang mengalami blank spot hingga Juli ini masih ada sebanyak 285 desa atau 20,4 % dari sebanyak 1.399 desa di sembilan kabupaten di Provinsi Jambi. Ratusan desa blan spot di Provinsi Jambi itu tersebar di 89 kecamatan di sembilan kabupaten dan satu kota.
“Daerah yang kini bebas blank spot di Provinsi Jambi hanya satu, yakni Kota Jambi. Sedangkan daerah paling sedikit desa/kelurahan blank spot, yaitu Kota Sungaipenuh dengan jumlah desa blank spot hanya satu desa,”kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Jambi, Ir Nurachmat Herlambang, MMA kepada medialintassumatera.com (Matra) di Jambi, Senin (25/7/2021).
Menurut Nurachmat Herlambang, masih banyaknya desa blank spot atau belum terjangkau sinyal telepon atau jaringan internet di Provinsi Jambi dipengaruhi lambannya pembangunan stasiun transmisi telekomunikasi (Base Transceiver Station/BTS) di Provinsi Jambi.
Nurachmat Herlambang mengaku kurang tahu persis penyebab lambannya pembangunan BTS di Jambi. Masalahnya pembangunan BTS di daerah itu tidak pernah melibatkan Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
“Pembangunan BTS untuk mengatasi desa blank spot di Jambi selama ini dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kominfo dengan mitra usaha di bidang telekomunkiasi. Jadi kami tidak pernah dilibatkan dalam hal pembangunan BTS, sehingga kami tidak tahu persis apa kendala di lapangan,”katanya.
 | |
| Pembangunan dua unit transmisi telekomunikasi (Base Transceiver Station/BTS) di Desa Tongging, Kecamatan Mereksitunggaling, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara membuat puluhan desa di pesisir Danau Toba tersebut terbebas dari blank spot (tidak adanya sinyal telekomunikasi). Gambar diambil baru-baru ini. (Foto : Matra/Radesman Saragih) |
Cukup Sulit
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Merangin, H Mashuri di Bangko, Merangin baru-baru ini mengungkapkan, Kabupaten Merangin hingga tahun ini memiliki desa blank spot sebanyak 62 desa. Desa blank spot tersebut mencapai 30 % dari total 205 desa di Kabupaten Merangin.
Mengatasi banyaknya desa di Merangin yang blank spot atau belum terjangkau jaringan internet tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mengupayakan perluasan pembangunan jaringan telekomunikasi ke seluruh desa dengan membangun BTS. Pembangunan jaringan telekomunikasi ke tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan Kemenkominfo Pusat untuk mengatasi masalah masih banyaknya desa blank spot di Merangin. Kami melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kominfo) di Jakarta, Maret lalu,”katanya.
Dijelaskan, pada pertemuan tersebut, Pemkab Merangin sudah menyampaikan usulan atau proposal mengenai pembangunan jaringan internet ke 62 desa di Merangin tahun ini. Pihak BAKTI Kominfo menanggapi positif usulan tersebut.
Menurut H Mashuri, untuk membangun jaringan internet di 62 desa blank spot internet di Merangin, pihak BAKTI Kominfo akan memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital di Merangin. Program tersebut sudah merupakan bagian program pembangunan jaringan telekomunikasi secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia, terlebih wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Dijelaskan, pembangunan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Merangin termasuk cukup sulit. Masalahnya kondisi geografis Merangin banyak berbukit, pegunungan dan jurang. Karena itu pembangunan infrastruktur jarinan telekomunikasi di daerah itu sulit dilakukan.
Namun pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Merangin tidak bisa ditunda-tunda agar semua desa di daerah ini bisa terjangkau internet. Internet sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan agar percepatan pembangunan desa bisa dilakukan.
“Ketersediaan jaringan internet di desa juga sangat penting agar kinerja aparatur pemerintahan desa tertib dan lancar, usaha ekonomi rakyat bisa bangkit, pembelajaran secara online (dalam jaringan) bisa dilaksanakan di setiap desa dan pelayanan kesehatan ke desa-desa tidak terkendala,”katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi BAKTI Kominfo, Latifah Hanum pada pertemuan denganPemkab Merangin tersebut menjelaskan, saat ini sudah ada dua desa di Kabupaten Merangin yang mendapatkan bantuan stasiun transmisi (BTS) Sinyal On Air (jaringan udara). Kedua desa itu, yakni Desa Ngaol, Kecamatan Tabir Barat dan Desa Tanjung Kasri, Kecamatan Jangkat.
“Pembangunan BTS Sinyal On Air untuk desa lainnya di Merangin akan kami pelajari lebih dahulu. Kami akan segera melakukan survei lapangan ke Merangin terlebih dahulu,”ujarnya.
Desa Pinter
H Mashuri mengatakan, pada Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Merangin baru-baru ini, sebanyak 62 desa blank spot sinyal telepon genggam (handphone/HP) maupun internet di Kabupaten Merangin berpotensi menjadi smart city (desa pintar). Hal tersebut bisa diwujudkan melalui program Desa Punya Internet (Desa Pinter). Melalui program ‘’Desa Pinter” ini, pembangunan jaringan internet bisa dilakukan hingga ke desa terisolir.
Menurut H Mashuri, jaringan internet sangat dibutuhkan masyarakat hingga ke desa terisolir, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Terbatasnya mobilitas atau pergerakan warga masyarakat akibat pandemi menyulitkan warga desa - desa yang tidak terjangkau internet di Merangin memenuhi berbagai kebutuhannya. Baik kebutuhan informasi mengenai perkembangan kasus Covid-19, harga kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, kegiatan pendidikan online (dalam jaringan) dan pelayanan kesehatan.
“Nah, dengan adanya jaringan internet hingga ke desa, warga masyarakat desa bisa tetap menjalin komunikasi, mengembangkan usaha, melaksanakan kegiatan pendidikan dan kegiatan lain dengan warga masyarakat kota maupun desa lainnya,”ujarnya.
Ditambahkan, untuk mempercepat pembangunan jaringan telekomunikasi ke seluruh desa di Merangin, Dinas Kominfo Merangin berupaya mengurangi daerah desa blank spot dengan menawarkan program Internet Desa Mandiri. Melalui program tersebut jaringan internet diperluas sampai ke pelosok desa.
‘’Program Internet Desa Mandiri atau Program Smartconnect (koneksi pintar) ini mengajak para kepala desa di Merangin yang desanya blank spot untuk bekerja sama menyediakan layanan internet broadband dengan harga terjangkau,’’katanya.
Belum Ditanggapi
Secara terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun, Kurniawan, ST mengatakan, desa blank spot di daerah tersebut juga masih cukup banyak, yakni mencapai 14 desa. Desa-desa blank spot tersebut tersebar di lima kecamatan, di antaranya Kecamatan Mandiangin sebanyak lima desa dan Mandiangin Timur (empat desa). Sisanya sebanyak lima desa blank spot terdapat di Kecamatan Batangasai, Cermin Nan Gedang, Pauh dan Limun.
Dijelaskan, pihaknya sudah pembangunan BTS di tujuh desa blank spot di daerah itu. Pembangunan BTS di Kecamatan Batangasai diusulkan di empat desa, Kecamatan Cermin Nan Gedang (satu desa) dan Pauh (dua desa). Namun usulan tersebut belum mendapat tanggapan Kementerian Kominfo hingga saat ini.
“Informasi yang kami peroleh, saat ini Kementerian Kominfo masih memprioritaskan pembanunan BTS ke wilayah Timur Indonesia. Namun kami tetap berupaya membangun BTS di 14 desa blank spot di Merangin melalui BAKTI Kominfo,”ujarnya.
Penolakan
Sementara pantauan medialintassumatera.com (Matra) di Jambi, lambannya penanggulangan desa blank spot di Provinsi Jambi hingg saat ini tidak hanya disebabkan sulitnya pembangunan BTS di daerah pegunungan dan rawa. Kendala penanggulangan blank spot di Jambi juga dipengaruhi penolakan warga masyarakat terhadap pembangunan BTS di wilayah desa mereka.
Di Kabupaten Muarojambi yang hingga kini masih memiliki 10 desa blank spot misalnya, masih ada penolakan warga terhadap pembangunan BTS. Salah satu di antaranya penolakan warga Desa Pematanggajah, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) terhadap pembangunan BTS di desa mereka.
Puluhan warga Rukun tetangga (RT) 02, Desa Pematanggajah, Jaluko, Muarojambi menolak pembangunan sebuah menara telekomunikasi (BTS) di wilayah mereka baru-baru ini karena pembangunan menara telekomunikasi diduga belum memiliki izin yang lengkap dari Pemkab Muarojambi.
“Selain itu, sebelum menara telekomunikasi (tower) tersebut dibangun, pihak pengusaha dan dinas terkait tidak pernah membicarakannya dengan warga. Akhirnya warga pun mengirim surat penolakan pembangunan menaratelekomunikasi tersebut kepada Bupati Muarojambi,”ujar Rafli (34), warga Desa Pematanggajah.
Menanggapi protes warga masyarakat tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Muarojambi, M Zurahman, MM mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti protes warga masyarakat tersebut. Pihak Dinas PMPTSP Muarojambi akan melakukan pertemuan dengan pihak – pihak terkait.
“Kami berterima kasih atas informasi warga masyarakat terkaitbelum lengkapnya izin pembangunan menara telekomunikasi di Desa Pematanggajah ini. Masalah ini akan kami sampoaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muarojambi,”ujarnya.
Digitalisiasi Desa
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate pada Launching (Peluncuran) Indonesia Makin Cakap Digital 2021, Kebangkitan Digital dan Peluncuran Kelas Cakap Digital di 34 Provinsi dan 541 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (20/05/2021) mengatakan, pembangunan jaringan internet ke desa-desa terpencil harus terus diperjuangkan demi terwujudnya transformasi digitalisasi di Tanah Air.
Untuk itu, Kementerian Kominfo menargetkan pembangunan 4.200 BTS di seluruh daerah di Indonesia untuk memperluas jaringan layanan internet sampai desa – desa tahun ini. Pembangunan jaringan internet ke desa-desa di seluruh Indonesia yang selama ini besrstatus blank spot penting untuk meningkatkan digitalisasi pembangunan desa.
"Melalui pembangunan jaringan internet hingga ke desa-desa terpencil di seluruh Indonesia, seluruh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat memanfaakan jaringan internet (digitalisasi) untuk memasarkan produk mereka,"ujarnya.
Selain itu, lanjut Johnny G Plate, kehadiran internet di desa-desa juga sangat membantu peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di pedesaan, khususnya di tengah pandemi Covid-19 ini. Saat ini sudah banyak pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Tanah Air bisa melakukan pelayanan secara digital berkat adanya jaringan internet atau sinyal telekomunikasi.
"Pendidikan di desa-desa juga saat ini sudah bisa dilakukan secara dalam jaringan (daring) berkat kehadiran internet masuk desa,”katanya.
Dijelaskan, jumlah desa/kelurahan yang belum memiliki akses atau belum terjangkau jaringan internet di Indonesia mencapai 12.548 desa/kelurahan. Sebanyak 9.113 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet tersebut berada di pulau Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Sedangkan 3.435 desa dan kelurahan berada di luar daerah 3T.
“Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Kominfo dengan pihak mitra pembangunan jaringan telekomunikasi baru-baru ini, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Sedangkan, wilayah non-3T dilakukan oleh operator seluler,”ujarnya.
Menurut Johnny G Plate, BAKTI Kominfo telah menyelesaikan pembangunan BTS di 1.209 desa/kelurahan wilayah 3T tahun 2020. Untuk tahun ini, pembangunan BTS direncanakan dilakukan di 4.200 desa/kelurahan wilayah 3T, tahun 2022 di 3.704 desa/kelurahan. Sedangkan pihak operator telekomunikasi sudah menyatakan komitmen mereka menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (BTS) di 3.435 des/kelurahan di luar wilayah 3T.
“Dengan demikian, tahun 2022, pembangunan BTS di 9.113 desa/kelurahan wilayah 3T dan 3.435 des/kelurahan wilayah non-3T akan selesai. Kementerian Kominfo berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan sinyal 4G di wilayah 3T di seluruh Indonesia bisa terwujud,"ujarnya. (Matra/Radesman Saragih]
0 Komentar