 |
| Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi saat melakukan “Small room meeting” dengan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).(Istimewa/Matra) |
(Matra, Jambi)-Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dua pesan penting kepada Senator Elviana untuk Pemerintah Provinsi Jambi. Pesan penting ini yakni soal kelanjutan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Sungai Itik, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pesan kedua yakni penghentian penguasaan hutan secara berlebihan oleh pengusaha.
Hal itu diungkapkan Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi saat melakukan “Small room meeting” dengan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
“Mewakili senator Sumatera menyampaikan aspirasi daerah. Dua hal yang beliau komit tindak lanjut untuk Provinsi Jambi. Pertama menuntaskan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang selama ini sudah banyak menyedot APBN namun tidak tuntas-tuntas juga. Sehingga hasil tambang, perkebunan dari Provinsi Jambi tidak perlu lagi diangkut ke Teluk Bayur dan bisa megurangi beban yang mempercepat rusaknya jalan lintas Sumatera Jambi ke Padang, Sumbar,” kata Elviana.
“Kemudian pesan kedua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah penghentian penguasaan hutan yang berlebihan oleh pengusaha. Yang selama ini menyebabkan rakyat Sumatera termasuk Jambi hanya jadi penonton, tidak memiliki lahan untuk usaha kebun,” tambah Elviana.
Kata Elviana, sebagai menteri coordinator yang berasal dari Sumatera, Luhut Binsar Panjaitan sangat antusias dan respon menanggapi persoalan Sumatera dalam mempercepat pembangunan.
Dapat Terialisasi
Sementara Anggota Komisi V DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hasan Basri Agus (HBA) baru-baru ini mengatakan, dirinya berharap beberapa program infrastruktur pemerintah seperti pelabuhan, jalan, proyek strategis lainnya yang ada di Provinsi Jambi segera dapat terealisasi.
Pasalnya saat ini masyarakat Jambi sudah sangat membutuhkan infrastruktur tersebut sebagai akses kegiatan masyarakat.
“Kita berharap proyek-proyek strategis di Jambi dapat segera selesai. Utamanya terhadap proyek-proyek yang sangat dimungkinkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kita, masyarakat Jambi, seperti Pelabuhan Ujung Jabung yang diharapkan segera terealisasi,” kata HBA.
Disebutkan, masyarakat Jambi sudah sangat membutuhkan akses pelabuhan. Selama ini untuk mengeluarkan hasil produksi dari Provinsi Jambi, masyarakat harus melewati provinsi lain.
“Ada dari Dumai, ada lewat ke Teluk Bayur. Malah ada sampai ke Belawan seperti misalnya hasil batu bara, sawit, karet dan sebagainya. Kita harapkan ini semua mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
Kata HBA, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah berdampak pada program-program pembangunan infrastruktur, seperti adanya hambatan dukungan anggaran. Dia juga berharap pandemi ini segera berakhir dan program-program yang telah direncanakan bisa kembali berjalan.
Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap perkembangan di Provinsi Jambi. Terutamanya terhadap program-program infrastruktur yang digalakkan di Provinsi Jambi.
 |
| Desain Pintu masuk Pelabuhan Ujung Jabung. |
Pelabuhan Ujung Jabung
Menurut catatan Jambipos, Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2020 sudah merencanakan hingga tahun 2021 akan membangun Pelabuhan Ujung Jabung.
Pelabuhan Ujung Jabung merupakan outlet kemajuan Provinsi Jambi dan kalau dibangun dan dikawasan tersebut dibangun industri industri hilir dan hasil perkebunan hilirnya dari sawit, hilirnya dari karet kita berharap komoditi andalan akan terangkat dan ini akan menjadikan geliat ekonomi masyarakat Provinsi Jambi.
Upaya yang dilakukan Pemprov Jambi diantaranya prioritas program sebagai motor penggerak ekonomi tersebut yakni pembentukan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pengembangan kawasan Industri prioritas di Pulau Sumatera kini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kawasan industri prioritas di Pulau Sumatera ini salah satunya di Kawasan Industri Kemingking di Muarojambi, Provinsi Jambi.
Kemudian peningkatan status dan sarana prasarana keberadaan tiga bandar udara (bandara) di Provinsi Jambi yang merupakan suatu pintu atau gerbang akses yang memadai.
Secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Disebutkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada 2015 telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung. Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi setempat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.
Raperda ini belum memuat dan mengatur zona risiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi. Pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa risiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda.
Selain itu, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantai timur menuju kawasan strategis Ujung Jabung.
Beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi juga pernah mempertanyakan bagaimana proses mekanisme lainnya seperti status hak atas tanah adat dan tanah negara nantinya, kemudian bagaimana proses kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam menentukan wilayah strategis menuju kawasan ekonomi khusus tersebut.
Percepatan infrastruktur penunjang KSP Timur Jambi sebagai KEK, saat ini Provinsi Jambi butuh pembangunan pelabuhan yang cepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan wilayah timur sebagai kawasan ekonomi khusus.
Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga tetap didorong pembangunannya. Ada 4.200 hektare lahan yang akan dikelola di Ujung Jabung.
Ujung Jabung yang sebelumnya ditargetkan Pemprov Jambi selesai pada 2020. Pembangunan Ujung Jabung yang masuk poros maritim itu juga diharapkan bisa berjalan. Pemprov Jambi terus berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi di Jambi dengan meyakinkan investor bahwa yang ditawarkan Jambi dari segi bisnis sangatlah menguntungkan.
 |
| Penampakan wilayah akses jalan menuju Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. (Foto Dok Matra) |
Jalan Pelabuhan
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Ir M Fauzi MT didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Ir Tetap Sinulingga belum lama ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan jalan menuju kawasan Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 42 kilometer.
Percepatan pembangunan jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi merupakan program trategis nasional.
Pelabuhan Ujung Jabung ini sangat penting sekali bagi Provinsi Jambi, khususnya terkait perekonomian masyarakat Jambi. Dengan adanya Pelabuhan Ujung Jabung, tentu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Jambi, sehingga percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung memang sangat diperlukan.
Saat Kadis PUPR Provinsi Jambi dijabat PB Panjaitan MM Februari 2016 lalu, PUPR Provinsi Jambi telah berupaya melobi Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana segar Rp 900 Miliar untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dana sebesar Rp 900 Miliar itu hingga pembangunannya tuntas.
Jalan yang akan dibangun itu sepanjang 43 kilometer mulai dari Desa Simpang Tanjabtim hingga Ujung Jabung. “Membangun jalan itu memang membutuhkan dana yang cukup besar, saya perkirakan lebih kurang menghabiskan Rp900 miliar sampai tuntas. Kami sudah mengusulkan dan melobi Pusat dana sebesar Rp 900 M itu," kata PB Panjaitan saat itu.(Matra/Asenk Lee Saragih)
Posting Komentar