Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Yonge Sihombing Optimistis RUU Masuk Prolegnas 2025

Sumatera24jam Kamis, Februari 27, 2025

Usai diskusi persiapan RDP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli dengan DPR RI Fraksi PKB, bersuah poto Ketua Umum Panitia Percepatan Provins Tapanuli Yonge Sihombing bersama Bpk. Marwan Dasopang Ketua Komisi VIII, didampingi Mizi, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sumatera Utara, dan Reza Sekjen di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Selasa, 24 Februari 2025. Jumlah DPR RI Fraksi PKB sebanyak 68 orang. (Foto: IST)

Jakarta, S24-Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., menyampaikan optimisme terkait perkembangan pengusulan pembentukan Provinsi Tapanuli. Yonge mengungkapkan bahwa seluruh persyaratan pembentukan provinsi baru tersebut telah lengkap sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Bahkan surat balasan dari Presiden RI kepada Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli disampaikan oleh Kemensetneg dan diteruskan kepada Dirjen Otda Kemendagri.

Juga diskusi persiapan RDP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli dengan DPR RI Fraksi PKB telah dilakukan. Diskusi itu dihadiri Ketua Umum Panitia Percepatan Provins Tapanuli Yonge Sihombing Marwan Dasopang Ketua Komisi VIII, didampingi Mizi, Ketua Umum Forum Mahasiswa Sumatera Utara, dan Reza Sekjen di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Selasa, 24 Februari 2025. Jumlah DPR RI Fraksi PKB sebanyak 68 orang.

“Dokumen usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli sudah lengkap, mulai dari syarat administrasi, teknis, hingga kewilayahan. Kami juga telah diminta oleh Komisi II DPR RI, khususnya dari Fraksi PDI-P, untuk membawa naskah akademik, rancangan undang-undang, seluruh surat keputusan dan rekomendasi dari instansi terkait, serta dokumen perkembangan pengusulan dari awal hingga saat ini,” jelas Yonge.

Enam Wilayah Bergabung dalam Provinsi Tapanuli

Menurut Yonge, cakupan wilayah Provinsi Tapanuli nantinya akan meliputi enam kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.

“Keenam daerah ini telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam Provinsi Tapanuli. Semua persyaratan wilayah juga telah terpenuhi,” tambahnya.

Langkah Strategis Menuju Prolegnas

Yonge Sihombing yang juga pernah sebagai asisten pribadi anggota DPR RI dan DPD RI ini juga memaparkan upaya yang telah dan akan dilakukan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, termasuk sosialisasi, komunikasi, serta konsolidasi vertikal dan horizontal kepada berbagai pihak terkait.

“Kami sangat berharap RUU Provinsi Tapanuli bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 pada tahapan revisi, atau paling tidak pada Prolegnas 2026,” ujar Yonge.

Saat ini, surat permohonan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli kepada Presiden Prabowo Subianto telah diteruskan ke Deputi Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Dia menyebutkan rencana untuk melakukan komunikasi langsung agar dapat beraudiensi dan bersilaturahmi dengan Presiden.

Yonge Sihombing juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah (KDH/WKDH) yang dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Istana Negara hari ini.

“Semoga Indonesia semakin maju menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang menyambut Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Yonge Sihombing dalam Acara Diskusi Publik RUU Haji dan Umrah Serta Launching Buku Muhaimin : "Blueprint Transformasi dan Revolusi Haji", Kantor DPP PKB Jl.
Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

Nara Sumber:
1. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (Keynote Speakers);
2. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan);
3. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Prof Hilman Latief
4. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik
5. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI, Ahmad Zaki Zakaria

Hadir :
1. Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar (Menko.
2. Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid;
3. Wkl. Ketua MPR RI Rusdi Kirana (Politisi PKB) founder Lion Air;
4. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Politisi PKB);
5. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid (Politisi PKB);
6. Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah (Politisi Gerindra/Juru Bicara Gerindra);
7. Dan beberapa DPR RI Fraksi PKB.