. Ketua DPRD Provinsi Jambi : Penanganan Banjir di Kota Jambi Perlu Mendapat Perhatian Serius

Ketua DPRD Provinsi Jambi : Penanganan Banjir di Kota Jambi Perlu Mendapat Perhatian Serius

Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Jambi 2023 di Hotel BW Luxury, Thehok, Kota Jambi, Rabu (23/3/2022). (Foto : Matra/Ist).

(Matra, Jambi) – Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi lebih serius memperhatikan dan menangani masalah banjir yang sering melanda beberapa wilayah permukiman di Kota Jambi. Penanganan banjir tersebut penting agar tidak terus - menerus merugikan warga masyarakat Kota Jambi. 

Permintaan tersebut disampaikan Edi Purwanto ketika mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Jambi 2023 di Hotel BW Luxury, Thehok, Kota Jambi, Rabu (23/3/2022).

Menurut Edi Purwanto, pihaknya sudah menerima laporan mengenai kondisi Kota Jambi yang sering dilanda banjir. Aspirasi warga masyarakat dan Pemkot Jambi mengenai masalah banjir tersebut mendapat perhatian khusus DPRD Provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi akan mengupayakan dukungan penanganan banjir di Kota Jambi sesuai kelayakan, kebutuhan dan skala prioritasnya. 

“Namun kami tetap meminta Pemkot Jambi memperhatikan masalah banjir yang sering melanda beberapa wilayah permukiman warga. Pembangunan Jambi flood control yang terhenti mohon dikaji lagi karena hal tersebut penting mengatasi banjir,”katanya.

Menurut Edi Purwanto, untuk mengatasi masalah banjir di Kota Jambi dibutuhkan integrasi (kesatuan) penanganan antar berbagai pihak terkait. Pengendalian masalah banjir di Kota Jambi perlu melibatkan multi stakeholder (pemangku kepentingan) dan beberapa pemerintah daerah kabupaten yang bertetangga dengan Kota Jambi. Di antaranya, Pemerintah Kabupaten Muarojambi dan Batanghari. 

Menanggapi masalah kemiskinan, Edi Purwanto mengatakan, penanganan kemiskinan di Kota Jambi juga perlu dilakukan lebih intensif dan menyeluruh. Kendati angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi cukup baik, namun angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi, termasuk di Kota Jambi.

Karena itu di tengah keterbatasan APBD Provinsi Jambi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi salah satu program prioritas mengatasi kemiskinan dan pengangguran di seluruh daerah di Provinsi Jambi.

Terkait pembangunan infratruktur di Jambi, Edi Purwantu menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi baru menyetujui lima proyek pembangunan multiyears (bertahap). Di antaranya pembangunan jalan di Muarojambi, Tanjungjabung Barat dan Sarolangun, Islamic Center dan stadion bertaraf internasional. Seluruh proyek pembangunan multiyears tersebut menelan dana sekitar Rp 1,3 triliun.

“Sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Jambi saya akan memperjuangkan program-program pembangunan prioritas sesuai aspirasi masyarakat Kota Jambi. Intinya kami menampung dan akan kami kaji kembali usulan warga mengenai beberapa program prioritas pembangunan di Kota Jambi,”katanya. (Matra/AdeSM). 

Berita Lainya

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama