(Matra, Jambi) – Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) perlu memperhatikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, vaksin dan alat pelindung diri (APD) di daerah-daerah terpencil. Hal itu penting agar untuk penanganan Covid-19 di daerah-daerah terpencil tersebut dapat dilakukan secara maksimal seperti di daerah Jawa.
Hal tersebut dikatakan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi relawan penanganan Covid-19, dr Debryana Dewi Lumanauw pada Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dilakukan secara virtual/live streaming di Jakarta, Rabu (19/8/2021).
Turut berbicara pada diskusi tersebut, peneliti utama Badan Penelitan dan Pengembangan Kesehatan Provinsi Papua, Hana Krismawati dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari.
Debryana Dewi Lumanauw yang kini menjadi dokter relawan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan, di wilayah timur Indonesia tersebut masih sering ditemukan fasilitas kesehatan yang kekurangan berbagai kebutuhan penanganan Covid-19.
Baik itu obat-obatan, vaksin, oksigen, alat pelindung diri (APBD), alat tes Polimerase Chain Reaction (PCR) dan bahkan tenaga kesehatan. KOndisi tersebut membuat pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah timur Indonesia itu tidak bisa dilakukan secara optimal.
 |
| dr Debryana Dewi Lumanauw (tiga dari kanan) yang kini menjadi relawan pelayanan kesehatan dan Covid-19 di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Foto : Matra/Ist) |
Wilayah Timur
Dokter yang pernah menjadi relawan di Rumah Sakit Khusus Covid-19 Wisma Atlet Jakarta selama 1,5 tahun mengatakan, Pemerintah Pusat perlu memperhatikan penanganan Covid-19 di daerah luar Jawa dan Bali. Hingga kini penanganan Covid-19 di daerah timur Indonesia, termasuk NTT masih kurang. Baik itu kekurangan obat-obatan, oksigen, vaksin, alat PCR dan tenaga kesehatan. Kondisi tersebut membuat penanganan Covid-19 di daerah timur Indonesia belum semaksimal di Jawa dan Bali.
“Testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatmen (pengobatan) di daerah-daerah timur Indonesia perlu ditingkatkan agar kasus Covid-19 lebih cepat menurun. Kemudian vaksinasi di daerah – daerah terpencil juga perlu ditingkatkan. Hal ini penting karena penanganan kasus Covid-19 di luar Jawa berpengaruh juga ke wilayah Jawa,”katanya.
Debryana Dewi Lumanauw mengatakan, dirinya saat ini bersama para nakes di Kupang, Provinsi NTT melakukan sosialisadi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Edukasi yang dilakukan mengenai penerapan pola hidup sehat, protokol kesehatan (prokes), vaksinasi dan isolasi.
“Edukasi mengenai pola hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 di daerah terpencil masih perlu terus dilakukan agar kesadaran warga masyarakat mengenai berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dapat ditingkatkan. Baik itu penerapan prokes, memakai masker, mencuci tangand engan sabun di air mengalir dan menjaga jarak serta mengikuti vaksinasi,”ujarnya.
 |
| Peneliti Utama Badan Penelitan dan Pengembangan Kesehatan Provinsi Papua, Hana Krismawati. (Foto : Matra/Ist) |
Sementara itu relawan penanganan Covid-19 di Papua yang juga peneliti utama Badan Penelitan dan Pengembangan Kesehatan Provinsi Papua, Hana Krismawati mengatakan, salah satu kendala penanganan Covid-19 di Papua, yakni keterbatasan obat-obatan, oksigen, vaksin dan APD.
Keterbatasan berbagai kebutuhan penanganan Covid-19 di Papua banyak disebabkan kesulitan transportasi. Baik itu transportasi antar daerah di Papua maupun transportasi dari Papua ke daerah lain, khususnya ke Pulau Jawa.
Dikatakan, ketersediaan berbagai kebutuhan atau logistik penanganan Covid-19 di Papua perlu terjamin karena daerah tersebut juga termasuk salah satu daerah di Indonesia bagian timur yang memiliki angka kasus Covid-19 tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, perhatian Pemerintah Pusat dan semua pihak di luar Papua terhadap penanganan Covid-19 di Papua masih perlu ditingkatkan.
“Tantangan utama memerangi Covid-19 di Papua, yaitu pasokan logistic dan obat-obatan yang sulit karena masalah transportasi. Kami dari Satgas Covid-19 Papua pernah terbang pulang pergi Papua – Jakarta dalam satu hari untuk mencari APD di Jakarta. Hal itu kami lakukan karena persediaan APD di Papua kosong, sementara pasien Covid-19 meningkat,”ujarnya.
Hana Krismawati mengharapkan kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di masa mendatang agar penanganan kasus Covid-19 di Papua tidak terganggu. Untuk saat ini, Papua membutuhkan pasokan obat-obatan, oksigen, vaksin dan berbagai logisti penanganan Covid-19.
Menurut Hana Krismawati yang sudah lama meneliti penyakit kusata di Papua, pandemi Covid-19 hendaknya menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah melakukan terobosan di segala aspek penanganan kesehatan. Baik itu meningkatkan riset dan teknologi pelayanan kesehatan.
“Manfaat peningkatan riset dan teknologi tersebut sudah bisa kita lihat di tengah pandemi Covid-19 ini. Melalui riset dan teknologi cepat di bidang kesehatan, kini sudah ditemukan alat PCR untuk mendeteksi Covid-19. Ke depan, penemuan-penemuan mengenai penanganan berbagai penyakit perlu dilakukan karena kita tidak tahu jenis penyakit apa lagi yang bakal muncul ke depan,”katanya.
Warga Panik
Sementara Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari mengatakan, di tengah meningkatnya kasus Covid-19, kebutuhan obat-obatan untuk pasien Covid-19 di Indonesia meningkat drastis.
Di tengah meningkatnya kebutuhan obat-obatan untuk penanganan Covid-19 tersebut masih sering terjadi kelangkaan obat dan lonjakan harga obat, termasuk di daerah luar Jawa. Kondisi tersebut sering membuat warga masyarakat panik. Kondisi tersebut sempat terjadi di Jawa dan daerah lain beberapa waktu lalu ketika persediaan oksigen menipis.
Menyikapi terjadinya situasi serupa di masa mendatang, lanjut Kirana Pritasari, Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang produsen obat-obatan dan gas meningkatkan produksi dan menjamin kelancaran distribusi.
Selain itu pengawasan distribusi dan persediaan obat-obatan maupun oksigen kini ditingkatkan mencegah tindakan spekulan melakukan penimbunan. Pemerintah juga pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan agar harga obat-obatan terjangkau masyarakat.
“Jadi kita perlu menjelaskan kepada warga masyarakat bahwa obat-obatan tersedia dan penimbunan obat-obatan dicegah. Dengan demikian pedagang tidak menaikkan harga obat dan warga masyarakat tidak panik. Kemudian untuk saat ini pemerintah mengupayakan kelancaran distribusi vaksin ke setiap daerah untuk kelancaran vaksinasi,”ujarnya. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar