(Matra, Jambi) – Ego kedaerahan dan sektoral harus dihilangkan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Indonesia guna meminimalisir risiko jatuhnya korban dan kerugian akibat bencana. Pemerintah daerah dan lembaga terkait tidak boleh bekerja sendiri-sendiri mengatasi bencana serta tidak boleh menghindari tugas penanggulangan dengan beranggapan bahwa penanggulangan bencana bukan tugasnya.
“Kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi. Apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah dan di hilir betul-betul dilihat. Tidak ada tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi. Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal,"kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana secara virtual di Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana bertema “Tangguh Hadapi Bencana” tersebut meminta seluruh jajaran pemerintah tidak hanya sibuk membuat aturan terkait penanganan bencana.
"Saya ingin menegaskan beberapa hal, pertama, jangan kita disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Karena itu yang dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh rakyat. Yang utama adalah aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar di lapangan. Misalnya, ini urusan berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial,"katanya.
Pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut, Presiden Jokowi juga meminta penanganan bencana di lapangan harus diutamakan. Pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan juga harus dikawal dan diaudit.
"Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya. Harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang ada. Dicek dikoreksi lagi,"ujarnya.
Dijelaskan, manajemen tanggap darurat di Indonesia juga harus ditingkatkan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus dilakukan dengan cepat. Selain itu, sistem peringatan dini harus selalu berfungsi dengan baik.
"Ini penting sekali pascabencana. Harus terus diperbaiki. Karena kecepatan itu yang dilihat oleh rakyat, kecepatan yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sudah lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan,"katanya.
Jokowi juga meminta sistem peringatan dini bencana harus berfungsi dengan baik, dicek terus. Bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan. Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat dan sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban.
“Sekali lagi kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali,"tegasnya.
Terakhir, Jokowi meminta agar edukasi dan literasi tentang kebencanaan terus diberikan ke masyarakat. Edukasi dan literasi itu, kata dia, dimulai dari lingkup sosial yang paling kecil, yaitu keluarga.
"Melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada," ujarnya.
Jokowi lebih lanjut mengatakan, selama setahun ini, Indonesia telah diterpa bencana alam dan non-alam berupa pandemi COVID-19. Dia meminta segenap bangsa bekerja sama dan inovatif dalam menangani pandemi COVID-19. Bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah, sisi kesehatan, sisi ekonomi ini, harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.
“Bukan hanya skala daerah, bukan hanya skala nasional, tetapi juga skala global. Lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama. Indonesia sendiri masuk ranking ke-35 negara rawan bencana. Kondisiini mengharuskan kita bekerja cepat, Harus inovatif dan juga berkolaborasi dengan semua pihak. Dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional,"paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Bencana Daerah (BNPB), Doni Monardo pada kesempatan tersebut mengatakan, sejak awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021 BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 9 kali sehari terjadi bencana di Indonesia, mulai dari gempa tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor hingga angin puting beliung. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar