(Matra, Jambi) – Seluruh daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi perlu lebih serius menangani masalah stunting (gizi buruk) guna menurunkan angka stunting di daerah itu. Beberapa daerah di Provinsi Jambi hingga kini masih memiliki angka prevalensi (kejadian) stunting di atas standar organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) rata-rata 30,1 persen.
Berdasarkan catatan MediaLintasSumatra.Com (Matra), hingga kini ada dua daerah di Provinsi Jambi yang masih tinggi kasus stunting. Kedua daerah tersebut, yaitu Kabupaten Tanjungjabung Barat dengan angka prevalensi stunting 44 persen, dan Kabupaten Kerinci dengan angka prevalensi stunting 42,4 persen. Sedangkan daerah di Jambi yang memiliki prevalensi stunting rendah hanya Kabupaten Sarolangun, yakni sekitar 18,8 persen.
“Untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jambi dibutuhkan keseriusan & komitmen pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan kerja sama multisektor yang terintegrasi, sehingga generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju dapat terwujud,”kata Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr Hari Nur Cahya Murni pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Jambi di aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021).
Menurut Hari Nur Cahya Murni, kerjasama multisektor dalam penanganan stunting bisa juga melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). TP PKK dapat mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menangani stunting. Hal itu bisa dilakukan karena salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga.
"Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Provinsi Jambi Tahun 2020 rata-rata 2,49 anak. Angka kelahiran tersebut diupayakan bisa turun menjadi menjadi 2,23 anak,”katanya.
Dijelaskan, untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah melakukan intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan berkontribusi dalam penurunan stunting.
"Untuk Provinsi Jambi, dalam rentang waktu 2018 – 2021, sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif mencapai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari 39.464 keluarga yang mempunyai bayo dua tahun dan ibu hamil. Supaya program tersebut tercapai, diperlukan langkah penguatan program pembangunan keluarga. Hal itu penting untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat,"katanya.
Kategori Rendah
Hari Nur Cahya Murni mengatakan, Provinsi Jambi tahun ini menjadi provinsi kelima di Indonesia dengan prevalansi stunting terendah. Untuk itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas perlu memberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk Jambi.
“Angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi saat ini di bawah angka stunting nasional yang mencapai rata-rata 27,7 persen. Karena itu Jambi sudah layak mendapat penghargaan di bidang penurunan stunting ini,”katanya.
Sementara itu Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim pada kesempatan tersebut mengatakan, tahun 2021 ini, pihaknya fokus menurunkan angka stunting melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Program Bangga Kencana (PBK) merupakan program yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, dimana program ini mengarahkan bagaimana keluarga mempunyai rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas,”katanya. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar