(Matra, Jambi) – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr Hari Nur Cahya Murni, M.Si meminta para bupati dan wakil bupati baru di Jambi konsentrasi menangani pandemi Covid-19 sebagai salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan meningkatkan penanganan Covid-19, yaitu memanfaatkan anggaran pembangunan untuk mengatasi Covid-19 melalui pencegahan penularan Covid-19 serta peningkatan disiplin dan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan.
"Mengingat situasi pandemi yang masih terjadi, maka konsentrasi kita dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yaitu menangani Covid 19, khususnya melalui pelaksanaan 3T (tracing, testing dan treatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas). Hal ini penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi,”kata Hari Nur Cahya Murni pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief-H Bakhtiar dan Bupati dan Wakil Bupati Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), Anwar Sadat – Hairan di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Jumat (26/2/2021).
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari dan Tanjabbar periode 2021 – 2024 hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Rabu, 9 Desember 2020 tersebut dilakukan secara virtual (dalam jaringan). Pelantikan hanya dihadiri bupati dan wakil bupati beserta isteri. Sedangkan warga masyarakat bisa menyaksikan melalui live streaming (media sosial).
Menurut Hari Nur Cahya Murni, pemulihan ekonomi rakyat di tengah pandemi saat ini perlu dilakukan melalui pemberian kemudahan dan percepatan askses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah perlu memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) 24/2019. Kemudian pemerintah daerah juga peril meningkatkan jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos) seperti bantuan langsung tunai (BLT), dana desa (DD), program keluarga harapan (PKN), program bembako dan bansos tunai bagi masyarakat terdampak Covid – 19.
Terkait pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di tengah pandemic saat ini, Hari Nur Cahya Murni mengatakan, para bupati dan wakil bupati di Jambi harus tetap mempedomani Surat Kesepakatan bersama (SKB) 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan den Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Sesuai dengan SKB empat Menteri tersebut, KBM secara dalam jaringan (daring) atau tatap muka harus tetap mempertimbangkan kondisi perkembangan kasus Covid-19 di daerah masing-masing. Hal itu penting mencegah timbulnya kasus Covid-19 klaster sekolah.
Dikatakan, hal lain yang perlu mendapat perhatian Bupati dan Wakil Bupati Batanghari maupun Tanjabbar saat ini, yaitu potensi kebakaran hutan dan lahan. Para bupati dan wakil bupati yang baru dilantik maupun seluruh bupati dan wakil bupati di Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutlah).
“Penanganan karhutlah di Jambi hendaknya lebih mengutamakan pencegahan. Pencegahan karhutlah di setiap kabuipaten harus tetap koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) daerah masing-masing. Hal ini penting agar karhutlah di Jambi jangan sampai sempat meluas dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Baik pencemaran udara, air dan tanah,”katanya.
Terkait isu stunting (giji buruk), lanjut Hari Nur Cahya Murni, para bupati dan wakil bupati di Jambi perlu melibatkan seluruh steakholders (pemangku kepentingan), termasuk Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebab salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga.
“Data menunjukan bahwa Kabupaten Batanghari prevalensi stuntingnya berada pada 27,2% dan Kabupaten Tanjungjabung Barat 20,3%. Karena itu kedua daerah ini perlu lebih serius tangani masalah stunting,"katanya.
Hari Nur Cahya Murni menegaskan, bupati dan wakil bupati yang baru di Jambi perlu melakukan terobosan dan akselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah dengan tetap memedomani peraturan perundang-undangan.
"Saya minta bupati dan wakil bupati yang dilantik menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat serta nusa dan bangsa," tambahnya. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar